Soal BUMN Bermasalah Dapat PMN, Wamen Tiko: Kan Milik Pemerintah
- Wakil Menteri BUMN: BUMN adalah perusahaan milik pemerintah yang mengejar keuntungan alias profit.
- Tiko: Perusahaan pelat merah harus diperlakukan pemerintah seperti perusahaan, termasuk dengan pemberian modal.
- Menteri BUMN, Erick Thohir: PMN diberikan kepada BUMN yang menjalankan penugasan-penugasan dari pemerintah, serta untuk restrukturisasi.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan BUMN adalah perusahaan milik pemerintah yang tujuannya juga mengejar keuntungan alias profit.
“Sebenarnya BUMN ini barang apa sih? Ya BUMN itu perusahaan, PT, yang profit oriented, kebetulan pemiliknya negara. Ya negara harus treat-nya seperti perusahaan,” kata Tiko dalam acara IDN Academy di kantor pusat IDN, Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Sebagai perusahaan pemerintah yang menjalankan penugasan, menurutnya wajar apabila BUMN baik yang bermasalah atau tidak bermasalah mendapat suntikan modal pemerintah dari penyertaan modal negara (PMN).
“Kalau dibilang PMN, PMN itu kan penyertaan modal pemerintah. Ya wajar BUMN bermasalah atau butuh modal, kita tambah modal. Tapi kan negative campaign terus,” ujar Tiko.
1. Pemerintah harus memperlakukan BUMN sebagai perusahaan
Tiko mengatakan, perusahaan pelat merah harus diperlakukan pemerintah seperti perusahaan. Salah satunya dengan pemberian modal. Dia mengatakan pelaku usaha swasta pun bisa melakukan injeksi modal ke perusahaan lain.
“Kalau perusahaan swasta Bapak ini inject perusahaan ini, kan gak ada yang ribut. Ya ini kan sama saja, kita penyertaan modal untuk Garuda, kita penyertaan modal untuk WIKA, kan gak ada bedanya sebenarnya,” ucap Tiko.
2. BUMN menemani kehidupan masyarakat sehari-hari
Sebagai perusahaan milik pemerintah, Tiko mengingatkan bahwa produk BUMN menemani kehidupan masyarakat sehari-hari, sejak pagi hari sampai malam hari.
“Kalau masyarakat sadar, dari bangun pagi dia nyalakan lampu itu PLN, dia nyalakan ponsel itu Telkomsel, dia pergi ambil uang, ATM-nya Mandiri atau BNI, nanti masuk tol Jasa Marga. Jadi kehidupan itu tidak lepas dari BUMN, setidaknya 1-2 produk BUMN setiap hari saat Anda bangun, Anda melihat,” ucap Tiko.
3. BUMN jalankan penugasan pemerintah
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan PMN diberikan kepada BUMN-BUMN yang menjalankan penugasan-penugasan dari pemerintah, serta untuk restrukturisasi.
“Periksa dulu BUMN yang mana. Ada juga, ingat lho, waktu saya ketemu dengan Komisi VI, itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan. Ada juga restrukturisasi,” kata Erick usai menghadiri relaunching Yayasan BUMN di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Dalam hal ini, dia meminta masyarakat melihat BUMN apa bermasalah yang diberikan PMN. Sebab, tak semua BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Dia mengatakan, ada BUMN-BUMN yang di bawah koordinasi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
“Itu yang kemarin saya dengan Ibu Sri Mulani juga bersepakat, bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah saya, kita saling sinergi,” ucap Erick.
