Sri Mulyani Lapor ke Presiden Jokowi Kasus Viral Bea Cukai
- Menteri Keuangan lapor ke Presiden Jokowi terkait isu viral di Bea Cukai
- Sri Mulyani sampaikan beban kerja dan volume kegiatan yang semakin besar di tengah perkembangan teknologi yang pesat
- Bea Cukai telah menyusun rencana perbaikan, namun detailnya belum dijelaskan
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melapor ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) terkait isu viral di media sosial menyangkut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Ia mengatakan, ada prosedur dan peraturan yang harus segera diperbaiki di DJBC.
"Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi, situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan yang viral-viral dan penyebab dari sisi peraturan, penyebab dari sisi prosedur yang harus diperbaiki anak buah kita," ujar Sri Mulyani saat ditemui usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
1. Kemajuan teknologi jadi tambahan beban kerja
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan beban kerja dan volume kegiatan yang semakin besar di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
"Teknologi sekarang ini berubah sangat cepat, volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar itu semua kami sampaikan," tambahnya.
2. Menkeu berkomitmen lakukan perbaikan di Bea Cukai
Meski demikian, Sri Mulyani menyebut pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan.
"Itu semua kami sampaikan, dan kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk perbaikan," pungkasnya.
3. Kemenkeu apresiasi Presiden ikut turun tangan terkait masalah Bea Cukai
Di tempat terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, Bea Cukai telah menyusun rencana perbaikan di institusinya. Namun ia enggan menjelaskan lebih detail mengenai perbaikan tersebut.
"Kami menyambut baik Bapak Presiden yang berkenan untuk turun tangan,” kata Yustinus Prastowo.
Dari sisi internal Kemenkeu, menurutnya Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah rapat koordinasi pimpinan untuk mendetailkan sekaligus menuntaskan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menyelesaikan persoalan sekaligus mengantispasi untuk perbaikan.
"Tapi kita tahu urusan kepabeanan kan bukan hanya urusan Bea Cukai atau Kemenkeu, ini melibatkan banyak kementerian/lembaga lain," tuturnya.
