Sri Mulyani Ungkap Kuliah di RI Tak Bisa Gratis seperti di Nordik

30 Mei 2024, 18:03 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat memberi pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan perguruan tinggi di negara Nordik gratis karena pajak yang tinggi, merespons sindiran masyarakat.
Negara Nordik memiliki pajak 65-70% dari income untuk jaring pengaman sosial berupa pendidikan gratis sampai perguruan tinggi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan perguruan tinggi di negara Nordik gratis karena pajaknya yang tinggi. Hal ini sekaligus merespons sindiran masyarakat yang sering membandingkan perguruan tinggi di sana dengan di Indonesia yang saat ini masih bayar.

" Saya jadi menteri keuangan tuh sering juga orang-orang menyeletuk, 'Mbok ya kayak Nordic Country itu lho, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguruan tinggi, dia nggak perlu bayar apa-apa'. Memang anak itu nggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, tax-nya bisa 65-70 persen dari income mereka," kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Negara Nordik merupakan negara yang berada di wilayah Eropa Timur dan Atlantik Utara. Adapun negara yang merupakan negara Nordik, yakni Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, juga Kepulauan Faroe, Greenland, Svalbard, dan Aland.

1. Jika mau perguruan tinggi gratis, potongan pajak lebih besar

ilustrasi kuliah (pexels.com/Kampus Production)

Sri Mulyani bercerita, pernah memiliki teman di Bank Dunia yang berasal dari Finlandia dan ia bertanya berapa besar pajak yang dibayar. Temannya pun menjawab, sekitar 70 persen. Artinya, jika dia mendapat gaji sebesar 100 ribu dolar AS, jumlah tersebut dipotong dan hanya akan mendapat 30 ribu dolar AS.

Apabila jaring pengaman sosial berupa pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, kata Sri Mulyani, masyarakat harus siap dengan potongan pajak yang lebih besar.

"Orang anggap itu semuanya gratis, enggak ada yang bayar. Di dunia enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar. Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di Nordic Country, then you have to prepare for a very big high income tax," tutur dia.

"Kalau Anda kepingin yang lebih liberal seperti Amerika, semuanya your own money individual freedom. Makanya saya rasa inflasinya tinggi banget. The most expensive university itu di AS," tambahnya.

2. Kualitas SDM harus terus ditingkatkan

Ilustrasi SDM unggul (Sumihai Teknologi Indonesia)

Menurut Sri Mulyani, kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu risiko terbesar bagi Indonesia. Jika kualitas SDM tidak ditingkatkan, justru akan menjadi beban negara.

"Kalau kita lihat risiko bagi Indonesia yang paling besar tetap pada kualitas SDM-nya. SDM itu potensi karena Indonesia demografinya muda, tapi dia bisa menjadi risiko liability pada saat SDM-nya tidak ditingkatkan. Makanya kita selalu debat, bagus bicara tentang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial," beber Sri Mulyani.

3. Bonus demografi akan terjadi pada 2045

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Indonesia akan masuk bonus demografi pada 2045. Bonus demografi pada 100 tahun Indonesia merdeka itu diperkirakan terjadi dengan jumlah penduduk mencapai 309 juta jiwa.

Dari jumlah penduduk tersebut, didominasi oleh penduduk dengan usia produktif, yaitu mereka yang masih mampu mendapatkan penghasilan dan diperkirakan mampu mendongkrak pendapatan per kapita hingga 30.000 dolar AS per tahun.