Tak Kena Efisiensi, Kompleks Legislatif IKN Ditarget Rampung 2027-2028
- Basuki Hadimuljono menegaskan proyek kompleks legislatif dan yudikatif IKN tetap prioritas meski ada efisiensi anggaran, dengan target penyelesaian antara 2027 hingga 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo.
- Pembangunan kawasan legislatif mencakup lima gedung utama seperti MPR, DPR, DPD, dan Paripurna, sementara desain arsitektur masih menunggu persetujuan Prabowo untuk tahap penyempurnaan.
- Otorita IKN juga membangun infrastruktur air bersih melalui kolam retensi dan embung yang terhubung jaringan perpipaan bawah tanah menggunakan sistem Multi-Utility Tunnel (MUT).
Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tetap menjadi prioritas utama.
Meskipun pemerintah saat ini tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Basuki menegaskan proyek tersebut tidak terdampak dan akan terus berjalan sesuai rencana.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).
1. Ditargetkan selesai pada 2027-2028 sesuai arahan Prabowo
Proyek yang dikerjakan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto di Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut ditargetkan tuntas pada rentang tahun 2027 hingga 2028.
Pengerjaan kawasan tersebut tidak hanya fokus pada gedung-gedung utama lembaga negara, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung serta akses jalan kawasan.
Untuk kompleks legislatif, rencananya akan dibangun lima gedung utama yang terdiri dari Gedung MPR, DPR, DPD, dan Gedung Paripurna. Gedung Paripurna didesain untuk menjadi pusat kegiatan dengan daya tampung mencapai 1.579 orang.
2. Desain gedung menunggu persetujuan Prabowo
Progres di kawasan legislatif sudah memasuki tahap pembersihan lahan dan persiapan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer (km). Arsitektur bangunan masih menunggu persetujuan Prabowo untuk penyempurnaan desain.
Sementara itu, pembangunan di kawasan yudikatif dibagi menjadi dua paket pengerjaan. Paket pertama meliputi Gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, serta infrastruktur pendukung.
Sedangkan paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi, area yudisial, dan rumah ibadah berupa masjid. Akses di wilayah tersebut juga akan didukung oleh pembangunan jalan sepanjang 8 kilometer.
3. Infrastruktur air minum akan terintegrasi di bawah tanah
Selain gedung perkantoran, Otorita IKN juga tengah memperkuat infrastruktur air melalui pembuatan kolam retensi TR01 dan Embung EC-08 untuk pemenuhan kebutuhan air di ibu kota baru Indonesia.
Untuk mendukung distribusi air bersih, pemerintah sedang membangun jaringan perpipaan air minum. Nantinya, sistem perpipaan tersebut akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT).
