Target Pajak 2027 Dinilai Terlalu Tinggi, Dunia Usaha Bisa Jadi Korban

Berdasarkan perhitungannya dengan mempertimbangkan realisasi kinerja terakhir, pemerintah perlu mengejar tambahan penerimaan sekitar Rp374,7 triliun hingga Rp421,7 triliun dari proyeksi realisasi 2026 untuk mencapai target pajak RAPBN 2027.

Artinya, penerimaan pajak harus meningkat sekitar 16,9 persen hingga 19,44 persen dari proyeksi realisasi 2026. Perhitungan tersebut pun belum memperhitungkan risiko “bom waktu” dari restitusi pajak yang masih ditahan.

“Berdasarkan perhitungan saya berbasiskan realisasi kinerja terakhir, untuk mengejar target penerimaan pajak dalam RAPBN 2027 dibutuhkan tambahan penerimaan berkisar Rp374,7 triliun-Rp421,7 triliun dari proyeksi realisasi tahun 2026, atau meningkat 16,9 persen-19,44 persen,” jelasnya

Menurut Fajry, tingginya kebutuhan tambahan penerimaan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap wajib pajak dan dunia usaha.

“Kemungkinan besar, dunia usaha atau wajib pajak akan menjadi korbannya lagi,” kata dia.

Dia menilai kondisi dunia usaha saat ini saja sudah menghadapi tekanan. Salah satunya akibat pengetatan restitusi pajak yang dinilai membuat dunia usaha kesulitan menjaga operasional.

“Saya tidak tahu apakah dunia usaha masih dapat bertahan pada tahun depan atau tidak. Tahun ini saja sudah sangat sulit akibat pengetatan restitusi sehingga mereka kesulitan untuk beroperasi,” ujarnya.

Selain dunia usaha, Fajry memperkirakan pemerintah daerah juga berpotensi kembali menghadapi tekanan fiskal pada tahun depan.

“Bagi pemerintah daerah, siap-siap akan ada pemotongan lagi tahun depan. Sedangkan risiko fiskal masih akan tinggi,” jelas Fajry.