Uji Coba Makan Siang Gratis Mulai di SMPN 2 Tangerang, Inisiasi Pemkab
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mulai melakukan simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).
Adapun program makan siang gratis ini diusung oleh calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kami melihat simulasi untuk makan gratis dengan biaya Rp15 ribu," ucap Airlangga.
1. Simulasi makan gratis di SMPN 2 diinisiasi Pemkab Tangerang
Airlangga menyebut, simulasi makan siang gratis ini di inisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela. Anggaran program yang dilaksanakan di SMP Tangerang ini pun berasal dari dinas.
Ia menyampaikan bahwa kehadirannya ini merupakan undangan dari pemerintah daerah yang tengah melakukan uji coba makan gratis kepada anak sekolah. Adapun anggaran untuk uji coba ini berasal dari pemerintah daerah setempat.
"(Simulasi di SMPN 2) ini volunteer, pemerintah membuka siapa pun yang ingin membuat volunteer seperti ini. Anggarannya dari dinas, enggak masuk APBN, ini dari Bapak Bupati, namanya volunteer siapa yang mau mencoba program ini duluan," tegas Airlangga.
2. Program ini akan direplikasi di berbagai daerah
Rencananya kegiatan ini akan direplikasi atau dicoba di berbagai daerah lain. Namun pelaksanaannya akan tergantung daerahnya, yang memang bersedia menjadi percontohan program tersebut.
Dalam simulasi ini, para siswa diminta untuk membawa tempat makan dari rumah. Sementara itu, makanan serta lauk pauk dibagikan ketika tiba waktu makan siang.
3. Bank Dunia wanti-wanti pemerintah jaga defisit anggaran
Bank Dunia atau World Bank mewanti-wanti pemerintah agar program makan siang gratis yang diusung calon presiden nomor urut 1, Prabowo-Gibran, tidak membuat Indonesia melampaui batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mengatakan, program yang dirumuskan oleh pemerintah harus disiapkan secara matang dan mempertimbangkan dengan kemampuan sumber daya (anggaran).
Oleh karena itu, Satu meminta pemerintah Indonesia tetap mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yakni sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun batasan maksimal defisit tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Jadi tentu saja kami berharap Indonesia dapat mematuhi batas atas defisit fiskal yang ditetapkan, yaitu 3 persen dari PDB. Serta menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal. Dan apa yang kami dengar dari Parlemen hari ini dan itu memang niatnya," jelasnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa, (27/2/2024).
