Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah saat ini belum memutuskan untuk membatasi subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024.
Dia mengungkapkan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dirapatkan lebih lanjut sebelum keputusan final dibuat.
“(Pembatasan subsidi BBM) kita akan rapatkan lagi. Belum (diputuskan),” kata Airlangga kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).
Dia menjelaskan masih diperlukan koordinasi lebih lanjut atas revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi perpres tersebut akan mengatur pembatasan BBM subsidi.
Selain itu, Airlangga menekankan pertimbangan utama dalam sebelum melakukan pembatasan adalah konsekuensi fiskal yang akan dihadapi oleh pemerintah.
“Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, revisi Perpres 191 telah sampai di meja Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan dianggap sudah selesai dalam tahap penyusunan. Namun, dia menjelaskan revisi tersebut masih memerlukan persetujuan lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan.
Proses persetujuan itu melibatkan berbagai rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Setelah tahapan rapat dan koordinasi tersebut selesai, barulah keputusan akhir akan didorong untuk mendapatkan persetujuan dan pelaksanaan resmi.
“Tentu kita rapatkan dulu, habis rapat baru didorong,” tambah Airlangga.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, PT Pertamina (Persero) tengah menunggu disahkannya Peraturan Presiden Nomor 191 yang mengatur tentang distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Erick sebagai tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan penjualan BBM bersubsidi yang akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024.
"Ya kita sedang menunggu Perpres 191 di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," kata Erick, dikutip Rabu (10/7/2024).