Jakarta, ID Times - Pemerintah meluncurkan platform digital kopdesmerahputih.kop.id sebagai pusat pendaftaran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara mandiri (self declare) pada hari ini (21/4/2025).
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, peluncuran platform tersebut merupakan hasil rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) KDMP di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 15 April 2025 lalu.
Dia menjelaskan, situs web tersebut disepakati menjadi dashboard nasional bagi Satgas KDMP sebagai sumber data tunggal untuk program strategis.
"Dashboard nasional ini bertujuan untuk merekap serta memantau proses pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, mulai dari sosialisasi, musyawarah desa khusus, rapat anggota hingga berdirinya koperasi dengan data perkembangan yang disajikan secara real time,” kata Budi Arie, dikutip dari ANTARA, Senin (21/4/2025).
Dia menyampaikan, data yang terkumpul melalui dashboard tersebut akan dikembangkan menjadi Kophub Omnichannel Marketplace. Inisiatif ini bertujuan untuk memantau rantai pasok produk-produk unggulan desa serta kesehatan dan kinerja koperasi desa secara menyeluruh.
Budi Arie menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam keseluruhan proses pembentukan Kopdes Merah Putih.
"Kita harus menggunakan teknologi digital untuk membuat semua proses bisnis ini transparan, profesional, dan akuntabel," ucapnya.
Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan demi suksesnya koperasi.
"Sistem yang transparan, profesional, dan akuntabel adalah kunci keberhasilan gerakan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," kata dia.
Sosialisasi nasional Kopdes Merah Putih telah digelar untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan Kopdes Merah Putih. Sebanyak 80 ribu kopdes diharapkan berdiri secara resmi di Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada 12 Juli 2025.
Sementara itu, dalam proses pembentukan atau pendirian Kopdes Merah Putih wajib melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), dan masyarakat desa setempat. Pembentukan Kopdes wajib melalui mekanisme musyawarah desa khusus.