Zulhas Perketat Pengawasan Gula Rafinasi usai Bocor ke Pasar
- Harga gula petani tebu anjlok karena gula rafinasi lebih murah
- 100 ribu ton gula petani tidak terserap karena gula rafinasi bocor ke pasar
- Kemenko Pangan minta pemda pantau rantai pasok gula agar lebih efisien dan stabil
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan bakal memperketat pengawasan gula rafinasi usai pasokannya bocor ke pasar tradisional. Keputusan itu diambil usai dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan instansi yang diikuti Menteri Perdagangan Budi Santoso; Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)Arief Prasetyo Adi; Wakil Menteri Pertanian Sudaryono; perwakilan dari Badan Pusat Statistik hingga Lembaga National Single Window.
Gula kristal rafinasi adalah gula yang digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan makanan, minuman dan farmasi. Gula tersebut lebih murah dibandingkan gula yang dihasilkan oleh petani tebu.
"Kami melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan gula rafinasi bersama kementerian atau lembaga serta aparat terkait. Ini untuk menindaklanjuti gula kristal rafinasi (GKR) yang rembes ke pasar," ujar menteri yang karib disapa Zulhas itu di dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025) .
Menteri yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga memastikan percepatan penyerapan gula produksi petani melalui kemitraan dan penugasan BUMN pangan dengan harga acuan yang menguntungkan petani. Selain itu, kebijakan juga dibuat untuk tetap menjaga daya saing industri.
"Kami ingin memastikan petani tebu mendapatkan kepastian pasar dan harga yang adil. Gula petani sudah diserap dan kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran proses ini," tutur dia.
Berapa banyak stok gula rafinasi yang bocor ke pasar tradisional?
1. Harga gula yang diproduksi petani tebu jadi anjlok
Sebelumnya, Arief Prasetyo mengakui adanya kebocoran gula rafinasi ke pasar. Ia menilai kebocoran itu terjadi karena harga dari gula rafinasi yang lebih murah dibandingkan gula produksi dalam negeri atau petani. Akibatnya, gula petani tidak laku dan harganya anjlok.
Ia menambahkan, pemerintah telah memetakan daerah mana saja yang masih terdapat penjualan gula rafinasi. Pemerintah, kata Arief, akan melakukan pengetatan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan.
"Karena tadi ditemukan di Banten, di Serang masih ada (penjualan) gula rafinasi. Nah, gula rafinasi sama gula kita (produksi dalam negeri) itu selisihnya (lebih murah) Rp2.000 per kg sampai Rp3.000 per kg. Karena selisihnya itu kayak gitu, maka kalau dia dijual di market, gula kita ini bisa nggak laku," ujar Arief di kantor Kemenko Pangan.
2. Sebanyak 100 ribu ton gula petani tidak terserap karena gula rafinasi bocor
Senada dengan Kepala Bapanas, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas pihak yang sengaja menjual gula rafinasi ke pasar. Namun, Sudaryono tidak mengatakan berapa jumlah gula rafinasi yang bocor ke pasar.
"Kami ingin ini ditindak tegas baik itu dari sisi pedagangnya maupun perusahaan yang mengimpor itu. Yang jelas, yang jelas di-blacklist. Ya, kalau ada yang melanggar hukum, harus ada pidana. Ada Satgas Pangan kami libatkan semua," kata Sudaryono
Sudaryono menyebut, kebocoran gula rafinasi ke pasar tradisional telah menyebabkan 100 ribu ton gula petani menumpuk atau tidak terserap oleh pasar. Sebagai langkah pengendalian, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara importasi gula rafinasi.
"Efeknya adalah gula konsumsi yang diproduksi dari petani yang digiling di pabrik gula, itu serapanya rendah, 100 ribu ton macet. Sehingga kan itu merugikan ya, merugikan petani. Ini kenapa? Karena gula rafinasi itu harganya jauh lebih murah daripada gula konsumsi," tutur dia.
3. Kemenko Pangan minta pemda pantau rantai pasok gula
Sementara itu, Menko Zulhas juga sudah meminta pemerintah daerah (pemda) dan pelaku industri terus memantau kondisi di lapangan agar rantai pasok gula berjalan lebih efisien dan stabil. Ia menegaskan, kebijakan pangan nasional harus mampu menciptakan ekosistem yang adil.
"Di mana petani mendapat harga yang layak, industri kompetitif dan konsumen terlindungi. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan barang tapi juga keberlanjutan dan keadilan," katanya.
Tugas pemerintah, dia menyatakan, untuk memastikan semua pihak merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan.
