Utang AS Tembus Rp719,7 Kuadriliun, Rekor dalam Sejarah

Beban finansial tersebut meningkat seiring defisit bulanan mencapai 432,3 miliar dolar AS (sekitar Rp7,77 kuadriliun) pada Juli, menjadi kesenjangan fiskal terbesar sejak Maret 2021. Nilai defisit sejak awal tahun hingga saat ini mendekati 1,8 triliun dolar AS (sekitar Rp32,35 kuadriliun), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, defisit federal secara keseluruhan hampir berlipat ganda dalam satu dekade terakhir, dicatat The Guardian.

Kenaikan belanja berlangsung pada masa pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden. Berdasarkan data Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB), Trump menyetujui tambahan utang 8,4 triliun dolar AS (sekitar Rp150,9 kuadriliun) yang sebagian besar dialokasikan untuk bantuan pandemi, sedangkan Biden menyetujui 4,3 triliun dolar AS (sekitar Rp77,3 kuadriliun).

Menurut Pusat Kebijakan Bipartisan (BPC), pada tahun fiskal 2026 yang dimulai Oktober 2025, akumulasi utang bertambah 1,8 triliun dolar AS (sekitar Rp32,35 kuadriliun), dengan porsi besar untuk pengembalian tarif senilai 100 miliar dolar AS (sekitar Rp1,8 kuadriliun). Hal ini terjadi setelah lembaga pengawas sebelumnya memperkirakan utang mencapai 40 triliun dolar AS setelah menyentuh 39 triliun dolar AS (sekitar Rp700,8 kuadriliun) pada Maret.

Ketimpangan anggaran turut memengaruhi pasar keuangan melalui kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah sejak akhir Juni hingga mencapai level tertinggi sejak krisis keuangan global. Kondisi krisis tersebut terjadi ketika Federal Reserve (The Fed) menekan suku bunga mendekati nol dan membeli obligasi dalam jumlah besar.

Tekanan berkaitan dengan tingginya penerbitan obligasi korporasi untuk proyek kecerdasan buatan, peningkatan premi jangka, dan ketidakpastian arah kebijakan bank sentral terhadap inflasi. Selain itu, pembayaran bunga pemerintah hampir mencapai 1,2 triliun dolar AS (sekitar Rp21,56 kuadriliun) tahun ini, sehingga menjadi pengeluaran terbesar setelah Jaminan Sosial dan Medicare.

Departemen Keuangan AS menyampaikan rencana untuk meningkatkan hingga dua kali lipat nilai pembelian kembali utang pada bagian ujung panjang kurva imbal hasil guna meredakan gejolak. Kebijakan diambil sebagai respons terhadap reaksi pasar atas inflasi yang berkelanjutan dan ketegangan AS dengan Iran. Meski tak meningkatkan total pinjaman, langkah tersebut menunjukkan tantangan dalam menarik investor.

Situasi fiskal turut dipengaruhi Kongres AS yang belum bersidang karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat masih memiliki perbedaan dalam rancangan undang-undang belanja. Tanpa kesepakatan akhir yang telah ditandatangani presiden, penutupan pemerintahan terancam terjadi pada 30 September 2026.

Maya MacGuineas, presiden CRFB, menggambarkan besarnya persoalan anggaran yang dihadapi AS dengan membandingkannya pada sejarah utang negara tersebut. Menurut MacGuineas, dibutuhkan hampir 200 tahun bagi utang kotor AS untuk mencapai 1 triliun dolar (sekitar Rp17,97 kuadriliun) untuk pertama kalinya pada 1981, sedangkan utang 40 triliun dolar AS tak hanya tercatat dalam pembukuan pemerintah karena turut dirasakan dalam perekonomian dan masuk ke kantong masyarakat melalui berbagai cara, sementara peningkatan pinjaman memperburuk inflasi, menekan prioritas anggaran lain, serta meningkatkan kerentanan terhadap keadaan darurat domestik dan gejolak luar negeri.