IPMG Dukung JKN Berbasis Nilai, Dorong Akses Obat Inovatif

Izin edar dan pembiayaan JKN adalah dua tahapan yang berbeda. Menurut IPMG, registrasi obat baru kini lebih cepat, tetapi hubungan antara regulasi, penilaian teknologi kesehatan (PTK)/health technology assessment (HTA), dan keputusan pembiayaan masih perlu diperkuat. Tujuannya agar pasien bisa mengakses terapi yang dibutuhkan dengan tetap mengutamakan bukti klinis, kajian ekonomi kesehatan, serta keselamatan pasien.

Salah satu jalur percepatan yang disoroti IPMG adalah mekanisme reliance BPOM. Melalui mekanisme ini, BPOM dapat merujuk hasil penilaian regulator tepercaya dari negara lain. BPOM menyebut waktu evaluasi reliance sekitar 70 persen dari jalur reguler, tanpa mengurangi penilaian keamanan, mutu, dan khasiat obat.

HTA membantu menilai seberapa besar manfaat suatu obat atau teknologi kesehatan dan apakah manfaat itu sepadan dengan biayanya. Pada Juli 2026, Kemenkes membuka jalur PTK mandiri agar pemangku kepentingan—termasuk industri, rumah sakit, akademisi, dan organisasi pasien—dapat mengajukan kajian.

Idham menyebut Kelompok Kerja Obat Inovatif bersama Kemenkes sebagai ruang untuk menyusun strategi percepatan akses.

“Melalui kelompok kerja ini, kami bersama pemerintah menyusun strategi percepatan akses obat-obatan inovatif di Indonesia, dengan dukungan bukti klinis, kajian ekonomi kesehatan, serta berbagi praktik dan pengalaman global,” katanya. IPMG akan terus mendukung pemerintah melalui penyediaan bukti klinis dan bukti ekonomi.

Idham menambahkan, kerja sama HTA dengan Kemenkes telah berjalan sejak 2023. Dalam prosesnya, IPMG mengundang pakar dari Korea Selatan, Taiwan, dan Australia untuk berbagi metode dan membantu memperkuat kapasitas ahli HTA lokal.

Perusahaan anggota IPMG juga berpartisipasi. Ia menyebut sedikitnya delapan kajian HTA dari perusahaan anggotanya sedang dalam proses untuk menilai, antara lain, apakah terapi dapat mengurangi rawat inap atau operasi dan memberi manfaat jangka panjang bagi pasien.

Menurut IPMG, aturan yang lebih mudah diprediksi dan proses penilaian yang transparan dapat memberi kepastian bagi investasi sektor kesehatan serta membantu mempercepat ketersediaan obat. Pada 2026, Komite PTK menetapkan empat topik prioritas untuk dikaji dari 97 usulan yang masuk dari 43 pemangku kepentingan.

IPMG, yang mewakili 24 perusahaan biofarmasi internasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia, mendefinisikan obat inovatif sebagai obat atau vaksin baru yang lahir dari riset dan pengembangan.

Ani mengatakan perusahaan-perusahaan anggotanya telah menjadi bagian dari sektor kesehatan dan ekonomi Indonesia selama lebih dari lima dekade. Dari 24 anggota, 17 memiliki pabrik di Indonesia.

Di sisi akses, Idham menyatakan cakupan obat inovatif dalam JKN baru sekitar 2 persen, sementara lebih dari 400 produk inovatif tersedia secara global, yang artinya jumlahnya masih sangat sedikit.

IPMG menyatakan ingin memperluas ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan obat inovatif dengan tetap menjaga etika serta keselamatan pasien. Organisasi ini juga mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Melalui Manifesto Working Group, IPMG berencana menyelaraskan kebijakan lintas sektor agar akses pasien membaik dan transformasi sistem kesehatan berjalan.

Akses terapi yang lebih luas dapat mendukung kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Ani menyebut Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan momentum yang tepat untuk membangun sistem yang berpihak pada pasien, dan IPMG ingin terus menjadi mitra strategis pemerintah dengan membawa bukti, keahlian, dan investasi jangka panjang.

"Berinvestasi pada kesehatan rakyat adalah investasi terbaik untuk masa depan Indonesia.”