100 Hari Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko Ungkap Capaian BP Taskin
- Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, ungkapkan capaian jelang 100 hari pemerintahan Prabowo - Gibran.
- BP Taskin masih menyusun struktur organisasi dan tata kelola (SOTK), ditargetkan rampung pekan depan.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengungkapkan capaian jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Budiman tak memungkiri, BP Taskin merupakan sebuah badan baru, bukan pecahan dari badan atau kementerian mana pun.
"Kami badan yang baru dibuat, sama sekali baru, bahkan bukan pecahan dari kementerian yang lama. Badan baru yang dibuat, lembaga di bawah presiden," ucap dia saat ditemui di Kantor BP Taskin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta pusat, Kamis (23/1/2025).
1. Prioritas BP Taskin menyusun SOTK
Mantan politikus PDIP itu menjelaskan, BP Taskin sebagai lembaga baru masih berupaya menyusun struktur organisasi dan tata kelola (SOTK). Saat ini pembentukan struktural jajaran masih dalam proses. Ditargetkan SOTK BP Taskin bisa rampung pekan depan.
"Sekarang sudah dibahas, sedang dibahas di level kementerian hukum untuk penomorannya. Insyaallah baru minggu depan keluar, begitu SOTK keluar, kami bisa meluarkan peraturan badan, kemudian baru melakukan rekrutmen anggota," tutur Budiman.
2. BP Taskin susun rencana induk pengentasan kemiskinan
BP Taskin saat ini sedang menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan periode 2024-2029. Budiman menyebut, jajarannya tengah menyusun draft laporan rencana tersebut. Ia memastikan, draft tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
Hanya saja, BP Taskin baru akan merilis susunan rencana pengentasan kemiskinan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas terbit.
"Cuma, kami tidak boleh mengeluarkan itu sebelum RPJMN Bappenas keluar. Jadi sebenarnya sudah siap, tinggal RPJMN-nya nanti keluar baru kita menyusun," ujar Budiman.
"Alhamdulillah kita memang sudah koordinasi juga dengan tim dari Bappenas agar RPJMNnya atau Rencana Induk Pengantasan Kementerian 2024-2029 itu tidak berbeda dengan arahan RPJMN. Karena itu, kami juga sering diajak diskusi, berdiskusi dengan tim Bappenas dalam merumuskan RPJMN," sambungnya.
3. BP Taskin berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
Budiman lebih lanjut mengatakan, BP Taskin sudah berkoordinasi dengan kementerian yang berkaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan.
BP Taskin sendiri sudah menggelar dua rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah menteri. Rakor pertama dihadiri Menteri Sosial, Menteri Desa, Menteri UMKM, Menteri Kooperasi, dan Kepala Badan Usaha Statistik. Sementara rakor kedua dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kesehatan.
"Ketiga, karena kami diminta melakukan orkestrasi, orkestrasi dan koordinasi kementerian/lembaga. Kami BP Taskin sudah membuat dua rapat koordinasi dengan menteri-menteri yang berkaitan dengan kemiskinan," ucap dia.
Selain itu, BP Taskin juga menyambangi berbagai daerah di Indonesia untuk bertemu dengan pengusaha lokal. Tujuannya untuk menguatkan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan bisnis, kewirausahaan dengan mengajak orang miskin bekerja, sehingga penyerapan tenaga kerja berjalan dan angka pengangguran ditekan.
