2 Alasan Utama Pencopotan Dadan: Terkait Tata Kelola dan Kerja Sama Kementerian
- Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN karena evaluasi terkait tata kelola dan kurangnya koordinasi lintas kementerian dalam program Makan Bergizi Gratis.
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi IX telah memberikan evaluasi tertulis kepada pemerintah mengenai kinerja BGN yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
- Dadan digantikan oleh Naniek S Deyang, sementara dua wakil kepala BGN lainnya juga diganti; DPR mengapresiasi langkah pemerintah yang dianggap mendengar aspirasi masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membeberkan sejumlah alasan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan informasi yang dia tahu, salah satu faktor pencopotan itu adalah kurangnya koordinasi lintas kementerian dalam proses eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ya tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola, dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dasco enggan membeberkan alasan lainnya yang melatarbelakangi perombakan pimpinan BGN.
Dia mengatakan, dari sisi DPR RI, Komisi IX juga telah memberikan evaluasi secara tertulis terkait kinerja BGN kepada pemerintah.
“Sebenarnya banyak evaluasi-evaluasi tetapi memang ini masukan-masukan dilakukan langsung kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” ujar Dasco.
Dadan kini digantikan Naniek S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Selain Dadan, Prabowo mencopot Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN. Adapun posisi Lodewyk dan Sony sekarang diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Menurut Dasco, keputusan tersebut adalah pilihan yang tepat. Dia pun mengapresiasi pemerintah yang menurutnya telah mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” tutur Dasco.
