Ada WFH Hari Jumat, Menag Minta Layanan Publik Tetap Optimal
- Menag Nasaruddin Umar menegaskan layanan publik Kemenag harus tetap optimal meski ASN menerapkan WFH setiap Jumat, dengan memastikan akses dan kualitas pelayanan tidak menurun.
- Pengaturan teknis WFH diserahkan ke pimpinan satuan kerja masing-masing, sambil memperkuat digitalisasi agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan, termasuk kelompok rentan.
- Nasaruddin mendorong budaya kerja hemat energi di lingkungan Kemenag, seperti pembatasan kendaraan dinas dan penggunaan transportasi umum untuk efisiensi serta keberlanjutan kerja.
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar meminta kepada seluruh jajarannya di Kementerian Agama (Kemenag) agar layanan publik tetap berjalan optimal meski ada kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat untuk aparatur sipil negara (ASN). Dia menegaskan, layanan publik tidak boleh berkurang meski ada penyesuaian sistem kerja.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Nasaruddin dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (3/4/2026).
1. Pengaturan teknis WFH diserahkan kepada pimpinan masing-masing
Meski demikian, Nasaruddin menyerahkan kepada pimpinan masing-masing satuan kerja terkait pengaturan teknis pelaksanaan WFH. Sebab, karakteristik tugas setiap satuan kerja berbeda satu sama lain.
Nasaruddin juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk memanfaatkan dengan baik teknologi sistem informasi pelayanan publik yang ada di Kementerian Agama.
“Pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan. Digitalisasi layanan perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan,” ucap dia.
2. Layanan harus tetap ramah kepada kelompok rentan
Nasaruddin mengingatkan, agar masyarakat mendapat informasi dan layanan dengan baik. Menag juga mendorong kepada jajarannya untuk tetap ramah kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak.
“Keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat harus mendapatkan kepastian layanan, meskipun ada penyesuaian sistem kerja,” kata dia.
3. Harus ada budaya kerja hemat energi
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin Umar juga mendorong jajaran di Kemenag untuk memiliki budaya kerja hemat energi, mulai dari penggunaan kendaran dinas maksimal 50 persen dan mendorong ASN menggunakan transportasi umum.
“Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi agar pekerjaan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan pada mobilitas tinggi,” ujar Nasaruddin.
