Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Korban di Gempa Sulut
- Pemerintah menegaskan kecepatan respons dan penyelamatan korban sebagai prioritas utama dalam penanganan darurat gempa M 7,6 di Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya.
- Menko PMK memastikan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai BNPB serta menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan.
- Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan personel, peralatan, dan memperkuat edukasi kebencanaan lewat berbagai kanal masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, kecepatan respons dan penyelamatan korban menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (2/4/2026).
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam penanganan awal kedaruratan ini,” ujar Menko PMK dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
1. Kecepatan jadi kunci
Lebih lanjut, Pratikno menegaskan, pada fase awal tanggap darurat, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, fokus utama harus diarahkan pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.
2. Pratikno pastikan dukungan anggaran
Dalam rangka mendukung percepatan penanganan, Pratikno memastikan ketersediaan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dapat segera dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain penanganan darurat, Menko PMK juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan, mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan baik ketangguhan masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” ujarnya.
3. Pemda diminta evaluasi serius
Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk kesiapan personel dan peralatan, serta memperkuat edukasi kebencanaan melalui berbagai kanal, seperti sekolah, PKK, pemerintah desa, dan institusi keagamaan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsuddin Abdul Kadir, serta jajaran bupati/wali kota dan perangkat daerah di wilayah terdampak.
