Warganet Soroti Tata Bahasa Surat Andi Taufan, Ada Malaadministrasi?
Staf Khusus Presiden Andi Taufan (Dok.IDN Times/Tim Amartha)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Kepresidenan Andi Taufan Garuda Putra menjadi buah bibir di masyarakat. Hal itu terkait dengan beredarnya surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatangani langsung oleh Andi. Hal yang membuat masyarakat geram adalah surat itu ditujukan kepada para camat di seluruh Indonesia.
Dalam surat itu, Andi meminta dukungan para camat terkait perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek yang akan memberi edukasi kepada warga terkait COVID-19 dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) di puskesmas.
"Oleh karena itu, kami mohon bantuan bapak/ibu beserta para perangkat desa terkait agar dapat mendukung pelaksanaan program kerja sama ini agar pelaksanaannya berjalan baik dan efektif," tulis Andi dalam salinan surat yang dikutip IDN Times pada Selasa (14/4).
Dalam informasi perusahaan yang tertera dalam situs amartha.com, Andi merupakan Founder sekaligus CEO dari perusahaan yang berdiri sejak 2010 itu.
Uniknya, seorang warganet Twitter @trendingtopiq justru merevisi pengguna tata bahasa pada surat tersebut. Bukan hanya itu saja, @trendingtopiq juga menilai adanya dugaan malaadministrasi dalam surat itu.
1. Wow! Tata bahasa pada surat tersebut direvisi dengan rinci oleh warganet
Revisi Surat Stafsus Andi Taufan oleh warganet (Twitter @trendingtopiq)Bener-benar niat banget, @trendingtopiq merevisi dengan rinci tata bahasa dalam surat tersebut. Bahkan, awalan surat saja sudah langsung ada kesalahan. Ia menilai walaupun seseorang lahir di era millennial, tetapi tata bahasa dalam surat adalah hal penting.
Terdapat beberapa penulisan tata bahasa yang kurang tepat pada surat itu seperti kerja sama yang seharusnya ditulis kerja sama. Lalu, penulisan antar elemen yang seharusnya antarelemen.
Dia pun mengkritik substansi surat tersebut, "Milenial sih milenial, tapi urusan begini tetap harus menghindari konflik kepentingan," ujar @trendingtopiq pada Selasa (14/4) pukul 09.54 WIB.
Baca Juga: Istana Berikan Teguran Keras pada Stafsus Presiden Andi Taufan
2. Diduga ada malaadministrasi dan adanya konflik kepentingan terkait surat tersebut
Editor’s picks
Staf Khusus Presiden Andi Taufan (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Ia juga menilai, pada surat tersebut terdapat malaadministrasi sampai dengan konflik kepentingan. Ia berpendapat bahwa seharusnya Andi tidak membawa jabatannya sebagai Stafsus Kepresidenan. Sebab, ungkapnya, PT Amartha Mikro Fintek lah yang memiliki kepentingan kepada Kementerian Desa dan Camat.
"3. Catatan saya yang menyatakan "lain kali, biar Amarta yang bersurat kepada Kementerian Desa, lalu Kementerian bersurat kepada kepala daerah" adalah kaidah surat-menyurat secara umum," tutur @trendingtopiq pada Rabu (15/4) pukul 13.24 WIB.
"Dalam proyek tersebut, yang berkepentingan adalah Amartha (kepada Kementerian Desa dan camat), bukan Staf Khusus Kepresidenan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya yang bersurat adalah Amartha, bukan Staf Khusus Kepresidenan," lanjutnya.
3. Andi akui kebenaran beredarnya surat tersebut
Staf Khusus Presiden Andi Taufan (Dok.IDN Times/Tim Amartha)Melalui keterangan tertulis, Andi membenarkan beredarnya surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang ia tandatangani itu. Menurutnya surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan program Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT).
"Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi COVID-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," jelasnya.
4. Andi mengaku kegiatan itu tidak gunakan APBN maupun APBD
Staf Khusus Presiden Andi Taufan (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Andi mengatakan dukungan tersebut berdasar kemanusiaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Amartha dan donasi masyarakat. Ia pun berani menjamin kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
"Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD," jelasnya.
Baca Juga: Amartha Fintek Milik Stafsus Millennial Jokowi yang Kena Tegur Istana
Berita Terkini Lainnya
