ARUKI Dorong Indonesia Prioritaskan Keadilan Iklim di COP29
- Delegasi Indonesia di COP29 harus mendorong keadilan iklim dan target penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih ambisius.
- Indonesia perlu melakukan phase out energi fosil, perlindungan ekosistem, dan mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius.
- Pemerintah Indonesia juga harus mendorong negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim dengan fokus pada responsif gender, HAM, serta melibatkan masyarakat marginal dalam pengambilan keputusan.
Jakarta, IDN Times - Delegasi Indonesia pada KTT Perubahan Iklim (COP29) 2024 yang dinilai justru membawa agenda yang semakin menjauhkan fokus COP29 dari keadilan iklim. Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menegaskan keadilan iklim seharusnya menjadi agenda prioritas. Delegasi Indonesia diharapkan bisa mendorong keadilan iklim dan target penurunan emisi gas rumah kaca lebih ambisius. ARUKI yang terdiri dari aliansi 30 organisasi masyarakat sipil mendorong pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dan memimpin agenda pembangunan ekonomi sejalan dengan target menahan kenaikan suhu global di angka 1,5 derajat celcius.
Plt. Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Syaharani menjelaskan pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 2023 telah menggarisbawahi komitmen iklim negara-negara global saat ini mengarahkan kenaikan suhu hingga mendekati tiga derajat celcius.
“Karena itu, pemerintah Indonesia dalam negosiasi seperti pada negosiasi program kerja mitigasi dan transisi berkeadilan harus mendorong komitmen bersama untuk melakukan phase out energi fosil, melakukan perlindungan ekosistem, dan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Ini termasuk dengan tidak menggunakan sumber energi dan teknologi yang memperpanjang energi fosil seperti co-firing PLTU, produksi bioenergi skala besar, dan CCS,” kata dia dikutip, Selasa (12/11/2024).
1. Jaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius bisa dilakukan lewat komitmen tegas
Dia berpendapat menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius hanya dapat dilakukan melalui komitmen tegas untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan melindungi ekosistem. Dia juga menyinggung global stocktake telah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan bauran energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada 2030. ARUKI juga berharap ambisi untuk sejalan dengan 1,5 derajat celcius akan tercermin dalam Nationally Determined Contribution (NDC) kedua Indonesia yang akan dirilis nantinya.
2. Indonesia harus tegaskan komitmen perlindungan dan pemulihan ekosistem
Pemerintah Indonesia harus tegas dalam melindungi dan memulihkan ekosistem sebagai kunci adaptasi perubahan iklim. Deforestasi Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari 1,3 juta hektar, sebagian besar disebabkan oleh tekanan industri ekstraktif dan ekspansi komoditas. Kerusakan ekosistem hulu, seperti yang terjadi dalam banjir bandang di Halmahera Tengah pada Juli 2024, memperburuk dampak perubahan iklim.
Selain itu perlindungan ekosistem adalah syarat utama ketahanan iklim. Indonesia juga harus mendorong negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim, yang mayoritas masih berupa utang. Jumlah hutang untuk pendanaan iklim di tahun 2021-2022 mencapai lebih dari 561 miliar dolar AS. Selain itu, porsi yang dialokasikan untuk adaptasi juga dinilai minim. Dari total 1,3 triliun dolar AS, pendanaan adaptasi hanya mencapai 63 miliar dolar AS.
Kemudian penting untuk dilakukan pendanaan iklim yang dapat diakses negara berkembang, dengan perhatian pada responsif gender, HAM, serta melibatkan masyarakat marginal dalam pengambilan keputusan.
3. Prabowo harus dorong keadilan iklim lewat redistribusi kekayaan dan akses pada sumber daya
ARUKI juga mengungkapkan, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, harus mendorong agenda redistribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya untuk mencapai keadilan iklim, yang merupakan syarat utama ketahanan iklim rakyat. Krisis iklim yang diperburuk oleh ketimpangan akses sumberdaya menyebabkan kerusakan, kehilangan, dan meningkatkan kerentanan masyarakat miskin, serta ketidakadilan gender dan antargenerasi.
Data Bank Dunia menunjukkan 20 persen kelompok kaya menguasai 46 persen ekonomi Indonesia, sementara kelompok lainnya mengalami penurunan pendapatan. Dalam hal penguasaan lahan, hanya sebagian kecil dari 53 juta hektare lahan yang diberikan pemerintah yang dimiliki rakyat. Ketimpangan ini membuat rakyat miskin semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim. Solusi seperti pajak progresif untuk orang kaya, reforma agraria, dan pengakuan atas tanah adat dapat menjadi jalan redistribusi kekayaan.
4. Lebih baik wujudkan poin-poin itu dibanding fokus dorong komodifikasi iklim
Selain itu, pemerintah harus melindungi kelompok rentan dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk perempuan, masyarakat adat, petani, nelayan kecil, buruh, dan penyandang disabilitas. Partisipasi publik yang aktif, kebebasan berpendapat, dan hak sipil yang kuat adalah kunci untuk menciptakan solusi iklim yang adil dan efektif.
Mengingat ancaman krisis iklim yang semakin parah berdampak pada rakyat, ARUKI menuntut delegasi Indonesia di COP29 untuk fokus pada agenda keadilan iklim dengan mewujudkan poin-poin di atas, dibanding fokus mendorong komodifikasi iklim.
