Audiensi Bareng Dasco, Koalisi Sipil Persoalkan TNI Menjabat di KKP
Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyrakat Sipil untuk Sektor Keamanan mempersoalkan apabila ada TNI aktif yang duduk di luar urusan pertahanan.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasionl Usman Hamid menegaskan, masyarakat sipil keberatan bila TNI ikut mengurusi masalah penanganan narkotika atau penanganan cyber tanpa ada keterangan pertahanan cyber. Termasuk dalam kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kami menyampaikan pentingnya rule of engagement atau mekanisme pertanggungjawaban bagi operasi militer selain perang," kata Usman Hamid di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Usman mendesak agar pasal-pasal yang akan disusun di dalam RUU TNI tetap mengedepankan prinsip-prinsip supremasi sipil, tegaknya negara hukum. Termasuk menjadi TNI sebagai institusi yang profesional dan juga modern.
"Karena itu pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern dan juga supremasi sipil," kata dia.
