Bahlil Disebut Menteri dengan Kinerja Buruk, Golkar: Survei Tak Objektif
- Bahlil Lahadalia diusulkan diganti oleh Presiden Prabowo karena masuk daftar menteri kinerja buruk
- CELIOS memberi skor -25 pada Bahlil terkait pengelolaan sumber daya energi dan transisi energi bersih
- Metode survei CELIOS menggunakan expert judgment dengan panel juri dari 95 jurnalis untuk evaluasi menteri-menteri
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham membela sang ketua, Bahlil Lahadalia, yang masuk ke dalam daftar menteri kinerja buruk dan patut direshuffle. Daftar itu dirilis oleh organisasi Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) jelang 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Di dalam laporannya, CELIOS memberi skor -25 bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu. Bahlil mendapatkan skor negatif karena berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral dan transisi energi bersih.
Dalam pandangan Idrus, hasil survei CELIOS dianggap tidak obyektif. "Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami, itu sangat tidak obyektif dan tidak realistis," ujar Idrus ketika dikonfirmasi pada Jumat (24/1/2025).
Ia mengklaim selama menjabat sebagai Menteri ESDM, kinerja Bahlil sangat positif dan bermanfaat bagi publik. Maka, ia menyayangkan karena hasil survei dianggap menyesatkan.
"Setelah kami pelajari, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak terlihat dalam persepektif yang menyeluruh dan lebih komprehensif," tutur dia.
1. Hasil survei CELIOS dianggap tak bisa dijadikan justifikasi kepemimpinan Bahlil
Lebih lanjut, menurut Idrus hasil survei yang dilakukan oleh CELIOS tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi bahwa kinerja Bahlil buruk.
"Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah atau tidak, begitu," kata pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial itu.
2. Kementerian ESDM diklaim mengalami kemajuan sejak dipimpin Bahlil
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mempertanyakan metode survei yang digunakan oleh CELIOS yang memasukan Bahlil ke dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terburuk di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menilai tolak ukur yang digunakan oleh CELIOS untuk memasukan nama-nama menteri ke dalam daftar tertentu tidak jelas.
"Kalau menggunakan metode persepsi, semua orang bisa berbeda-beda persepsinya. Sementara untuk mengukur kinerja kan banyak indikatornya," kata Sarmuji di Surabaya pada Kamis kemarin.
Ia menambahkan ruang lingkup kerja Kementerian ESDM cukup luas. Dalam pandangan Sarmuji, Kementerian ESDM sudah mengalami banyak kemajuan sejak dipimpin oleh Bahlil.
"Sebaiknya dijelaskan di sisi mana kinerja kementerian disebut kurang baik. Metodenya harus jelas, termasuk sampel penilaiannya. Harus fair dong," tutur dia.
3. Bahlil masuk ke dalam daftar menteri dengan rapor merah
Direktur Kebijakan CELIOS, Media Wahyudi Askar menjelaskan, evaluasi menteri-menteri menggunakan sistem skoring yang mencakup rentang nilai negatif hingga positif. Tercatat ada lima menteri di kabinet Merah Putih yang memiliki rapor merah jelang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelimanya yaitu Natalius Pigai (Menteri HAM), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dan Yandri Susanto (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).
"Natalius Pigai meraih skor evaluasi terendah. Nilainya mendekati -150," demikian isi laporan CELIOS.
Menurut Media, skor terendah yang diberikan bagi Natalius mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM. "Hal itu disebabkan karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan," kata Media.
Metode survei yang digunakan oleh CELIOS berbeda dengan survei yang dilakukan pihak lainnya, seperti Litbang Kompas atau lembaga survei. Survei dilakukan oleh CELIOS dengan menggunakan metodologi expert judgment.
Selain itu, mereka juga melibatkan panel juri yang terdiri dari para jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Studi ini melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers di Indonesia.
"Para jurnalis dipilih (sebagai responden) karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk melaporkan secara objektif, terperinci dan kritis tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya," tutur dia seperti dikutip dari akun YouTube CELIOS.
