Bantah untuk Mata-Mata, Istana Jelaskan soal Penerapan Payment ID
- Istana jelaskan Payment ID bukan untuk mata-matai masyarakat
- Identifikasi data bansos temukan penerima tidak layak dan penyalahgunaan dana
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan, penerapan Payment ID bukanlah upaya pemerintah untuk memata-matai masyarakat. Ia menilai, istilah tersebut tidak tepat karena tujuan utamanya adalah memastikan tidak ada transaksi yang mencurigakan, dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Jadi begini, jangan istilahnya itu kemudian memata-matai begitu, itu kan agak kurang pas, tetapi yang harus dilihat adalah semangatnya segala sesuatu yang berkenaan dengan apalagi ada transaksi-transaksi, nah itulah yang harus bersama-sama kita monitor bahwa hasil monitornya itu peruntukannya untuk apa. Itulah yang diatur,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Prasetyo menekankan, pemantauan dilakukan sesuai aturan dan tidak menyasar sembarang data pribadi. Menurut dia, negara perlu mengetahui aliran transaksi demi menghindari potensi penyimpangan.
“Tentunya kan tidak sembarang data atau sembarang transaksi apalagi yang berkenaan dengan misalnya data-data pribadi. Itu kan sudah ada aturannya, tapi bahwa semangatnya adalah semua transaksi itu yang harus negara tahu, kita semua harus tahu karena banyak juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap dia.
1. Istana beri contoh
Ia mencontohkan, dalam penyaluran bantuan sosial, identifikasi data kerap menemukan penerima yang sebenarnya sudah tidak layak tetapi masih menerima bantuan. Bahkan, ada pula yang menggunakan dana bantuan untuk kegiatan ilegal.
“Ada juga yang menerima bantuan sosial tetapi setelah tadi diidentifikasi kalau bahasa agak kerennya tadi dimata-matain, ketemu bahwa dipergunakan untuk kegiatan lain. Misalnya judi online, kan ini tidak benar maknanya di situ,” kata Prasetyo.
Terkait kemampuan teknologi, Prasetyo memastikan Indonesia telah memiliki sistem yang mumpuni untuk melakukan deteksi dan analisis transaksi secara akurat.
“Mumpuni, sangat mumpuni. Jadi kita mampu mendeteksi, menganalisis dengan teknologi yang sekarang sulit rasanya untuk disembunyikan ini semua transaksi, kegiatan ekonomi itu akan sulit kalau disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu,” kata dia.
2. Data pribadi penerima bansos tidak akan disalahgunakan
Prasetyo juga memastikan perlindungan data pribadi penerima bantuan sosial tidak akan disalahgunakan.
“Iya dong, gak boleh! Kan ada perlindungan-perlindungan data pribadi, gak boleh (disalahgunakan),” ujar dia.
3. Payment ID akan diuji coba pada semester II 2025
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) tengah merancang Payment ID yang rencananya akan diuji coba dalam penyaluran bantuan sosial nontunai pada semester II-2025. Namun, waktu uji cobanya sampai sekarang masih simpang siur dan belum ada kepastian dari BI maupun pemerintah.
Meski begitu, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, memandang penerapan Payment ID dalam penyaluran bansos pada paruh kedua 2025 berpotensi membawa dampak signifikan bagi masyarakat, baik dari sisi kemudahan akses maupun aspek keamanan data pribadi.
"Payment ID, yang dirancang Bank Indonesia sebagai unique identifier akan mempermudah verifikasi penerima bansos dan memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan penggabungan data profil individu dan data transaksi yang granular, pemerintah dapat mengurangi risiko penerimaan ganda atau salah sasaran," kata Josua kepada IDN Times, Selasa (12/8/2025).
