Buruh Demo Tolak UMP DKI Rp5,7 Juta, Pramono: Jakarta Paling Tinggi
- Buruh demo menolak UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876
- Gubernur Pramono Anung meminta aksi unjuk rasa berlangsung kondusif dan tertib
- Pramono menegaskan penetapan UMP melalui proses panjang, melibatkan dialog, dan memberikan insentif bagi pekerja
Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara terkait rencana aksi demonstrasi buruh yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Ia meminta agar aksi unjuk rasa yang rencananya dipusatkan di Jakarta dapat berlangsung tertib dan kondusif.
Pramono menyebut, meski sebagian besar massa aksi berasal dari daerah, Jakarta tetap menjadi titik utama demonstrasi. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas dan keamanan ibu kota.
"Saya berharap karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah, tapi kan yang didemo di Jakarta. Ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta, itu penting sekali," ucap Pramono di Monas, Senin (29/12/2025).
Pramono menegaskan, penetapan UMP DKI Jakarta telah melalui proses panjang dan melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah.
"Jakarta sekarang ini sebenarnya UMP-nya dibandingkan dengan provinsi manapun paling tinggi," katanya.
Menurut Pramono, keputusan tersebut bukan diambil secara sepihak, melainkan melalui mekanisme dialog dan negosiasi yang terbuka.
Selain menetapkan UMP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan berbagai insentif bagi para pekerja. Subsidi tersebut mencakup transportasi, pangan, hingga layanan air bersih melalui PAM Jaya.
"Sehingga dengan demikian kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan terbuka," kata Pramono.
Ia menilai kebijakan subsidi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menyatakan menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan buruh akan menempuh dua jalur perlawanan, yakni hukum dan aksi massa.
“Secara hukum, KSPI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12).
Selain jalur hukum, KSPI bersama aliansi buruh juga akan menggelar aksi besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta, yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025 atau pekan pertama Januari 2026.
“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” katanya.
