Cak Imin Kecewa Istana Sebut Kritik Akademisi sebagai Agenda Politik
Jakarta, IDN Times - Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengklaim bahwa kritik yang disampaikan oleh civitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi terkait pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjelang pemilu 2024 seirama dengan agenda perubahan.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin seusai menerima deklarasi dukungan dari keluarga besar Alumni Pergurusan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) dan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) kepada paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Cak Imin mengaku kaget dengan masifnya kritikan yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dari perguruan tinggi terhadap jalannya demokrasi Indonesia. Menurut dia, protes itu sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah.
"Jadi protes dan pengingat ini isinya adalah agenda perubahan yang tanpa sengaja sama iramanya," kata Cak Imin.
Menurut Cak Imin, hal tersebut memberikan motivasi bagi pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) untuk membawa agenda perubahan pada pemilu 2024.
"Kami menyambut baik dan membawa kami kepada motivasi yang semakin tinggi bahwa itu bukan sekadar koalisi perubahan tapi harapan seluruh kampus kampus besar dan guru besar di berbagai daerah," imbuhnya.
1. Cak Imin kecewa berat dengan respons istana
Lebih lanjut, Cak Imin mengajak semua pihak untuk sama-sama mendengarkan kritikan yang disampaikan oleh para civitas akademika perguruan tinggi. Ia pun kecewa dengan sikap istana yang menilai kritikan itu tidak lebih hanya sebatas agenda politik.
Menurut Cak Imin, sejumlah kritik yang disampaikan oleh para akademisi bukan gerakan politik, tapi murni gerakan moral dan urusan etika.
"Saya menghormati itu bukan gerakan politik, tapi itu betul-betul gerakan moral dan intelektual yang sudah turun gunung," kata dia.
"Saya kecewa dengan respons Ari Dwipayana yang juga alumni UGM merespons itu yang membawakan ke urusan politk," imbuhnya.
2. Istana tanggapi kritikan dari sejumlah akademisi
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap kritikan sebagai kebebasan berpendapat, sehingga menjadi hak bagi semua warga negara.
Kritik menurutnya adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara ini. Ia pun mewajarkan adanya perbedaan pendapat yang disampaikan oleh sejumlah pihak.
"Demikian pula perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi," kata Ari.
3. Lima poin seruan Forum Keluarga Besar IPB University
Baru-baru ini, sejumlah seruan datang dari berbagai kampus di tanah air untuk menjaga demokrasi jelang pemilu 2024. Forum Keluarga Besar IPB University menyampaikan seruannya untuk mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu berlangsung tertib, aman dan damai.
Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan demi demokrasi yang bermartabat, ada lima poin dalam seruan yang mewakili para guru besar dan mahasiswa IPB University.
Pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.
Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah dan DPR atau DPD yang baik.
Ketiga, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.
Keempat, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat. Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu.
Kelima, sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
