Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Dasco Bicara Kemungkinan Sahroni-Uya Kuya Bakal Jalani Sidang Etik

Pimpinan DPR RI saat menggelar jumpa pers hasil konsultasi bersama pimpinan fraksi parpol di parlemen. (IDN Times/Amir Faisol)
Pimpinan DPR RI saat menggelar jumpa pers hasil konsultasi bersama pimpinan fraksi parpol di parlemen. (IDN Times/Amir Faisol)
Intinya sih...
  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan masing-masing mahkamah partai untuk menindaklanjuti para anggota DPR yang dinonaktifkan.
  • Dasco juga menyebut peluang para anggota yang dinonaktifkan untuk dilakukan sidang etik di MKD DPR RI. Nantinya MKD akan berkoordinasi dengan masing-masing partai kelima anggota yang dinonaktifkan.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh masing-masing partainya.

Pimpinan DPR RI, kata Dasco, telah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan masing-masing mahkamah partai untuk menindaklanjuti para anggota DPR tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

"Pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan," kata Dasco dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

"Kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan kebutuhan yang ada," sambungnya.

Dasco juga berbicara tentang peluang para anggota yang dinonaktifkan untuk dilakukan sidang etik di MKD DPR RI. Dasco mengatakan, nantinya MKD akan berkoordinasi dengan masing-masing partai kelima anggota yang dinonaktifkan.

"Tadi kalau ditanyakan hasilnya seperti apa, kita akan melihat hasil sidang etiknya, nanti biar Mahkamah Kehormatan Dewan dan mahkamah partai itu berkoordinasi, mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Diberitakan, mahasiswa dan sejumlah aktivis serta influencer membuat 17+8 Tuntutan Rakyat buntut demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu yang berujung kerusuhan. Tuntuntan ini sebagai bentuk protes atas tunjangan rumah anggota DPR RI Rp50 juta dan sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Demontrasi yang berlangsung di Jakarta dan hampir di seluruh kota besar di Indonesia ini memakan 10 korban jiwa, termasuk pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob Polri saat kerusuhan unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI, 28 Agustus 2025.

Menanggapi hal itu, DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach usai keduanya viral di media sosial yang memunculkan protes besar-besaran di Jakarta. Menyusul NasDem, PAN juga menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya setelah keduanya viral karena berjoget di sidang tahunan. Selain itu, Partai Golkar juga memutuskan untuk menonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Deti Mega Purnamasari
EditorDeti Mega Purnamasari
Follow Us

Latest in News

See More

Anggota DPR Bakal Dapat Hak Pensiunan, Paling Besar Rp3,6 Juta

05 Sep 2025, 20:20 WIBNews