- DPR resmi menghentikan pemberian tunjangan rumah dan memberlakukan moratorium perjalanan negeri ke luar negeri, kecuali yang bersifat kunjungan kenegaraan
- Mempublikasikan secara transparan anggaran (gaji, tunjangan, rumah dan fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala. Setelah tunjangan rumah dipangkas, maka take home pay (THP) yang tertera di dalam gaji mencapai Rp65.595.730.
Deadline Sudah Lewat! Apa Saja Tuntutan 17+8 yang Sudah Dipenuhi?
Intinya sih...
- Dua tuntutan yang sudah dipenuhi:
- DPR menghentikan pemberian tunjangan rumah dan memberlakukan moratorium perjalanan negeri ke luar negeri
- Mempublikasikan secara transparan anggaran DPR secara proaktif dan dilaporkan berkala
- Daftar tuntutan yang inisiatifnya baru dimulai:
- Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat
- Partai harus memecat kader partai yang tidak etis dan mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Tenggat waktu untuk 17 tuntutan jangka pendek yang disampaikan kepada sejumlah pemangku kepentingan, sudah lewat pada Jumat, 5 September 2025. Setelah ada tuntutan tersebut dan jatuh korban jiwa, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mulai tergerak untuk memberikan respons.
Salah satu pemengaruh (influencer) yang ikut menggaungkan 'tuntutan 17+8', Abigail Limuria dan koleganya berunjuk rasa di depan pintu Gerbang Pancasila Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Mereka semula hanya ingin menyerahkan tenggat waktu isi tuntutan kepada sekretariat. Tetapi, tiba-tiba mereka ditemui oleh dua anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Andre Rosiade dari Partai Gerindra.
"Jujur kami tidak expect akan ditemui (oleh anggota DPR). Kami hanya expect untuk menyatakan pernyataan dan memasukkan surat (tuntutan). Tapi, ternyata ditemui. Tetapi, kami menilai anggota DPR seharusnya menemui masyarakat, lima hari yang lalu. Seharusnya tidak hari Jumat," ujar Abigail pada Jumat (5/9/2025).
Menurutnya, DPR bisa bersikap lebih cepat dan responsif tanpa perlu menunggu jatuh korban jiwa lebih banyak. Ia pun membaca komentar yang ada di media sosial mengenai aksi mereka di depan Pintu Gerbang Pancasila. Banyak warganet yang mempertanyakan mengapa anggota DPR baru mau keluar dan bertemu saat didemo oleh para influencer.
"Kenapa giliran mahasiswa, masyarakat sipil atau siapapun itu sudah demo berhari-hari, tidak ada yang ditemui? Atau bahkan sebelum tereskalasi sebesar itu dan masih dalam taraf normal. Bahkan, gak perlu ada demo dulu. Kenapa gak berbenah dari dulu? Ini kan masalah yang sudah menumpuk dan kita rasain," tanyanya heran.
Ia dan teman-temannya mengaku kesal tiap kali membuka media sosial dan membaca isu politik. Sebab, selalu ada kebijakan janggal yang muncul.
"Kami itu sampai ada di titik, gak berharap apa-apa. Tolong, jangan ganggu kami. Itu pun gak bisa. Kami nemu hobi baru, itu mau dikenakan pajak. Ketika kami katakan ekonomi lagi lesu malah di-gaslight ekonomi baik-baik saja," tutur dia.
Setelah pajak dibayarkan ternyata dananya malah dipakai untuk korupsi. Dalam pandangannya, kini rakyat dipaksa untuk bertahan hidup seorang diri.
Lalu, apa saja tuntutan publik yang dipenuhi dalam waktu sepekan ini?
1. Daftar tuntutan yang sudah dipenuhi
Mengutip situs Bijak Memantau pada Sabtu (6/9/2025), dari 17 tuntutan jangka pendek yang ditujukan kepada enam pemangku kepentingan, baru dua poin yang dipenuhi. Semuanya dipenuhi oleh DPR.
Dua tuntutan yang dipenuhi yakni:
2. Daftar tuntutan yang inisiatifnya baru dimulai
Sementara, daftar tuntutan yang mulai terlihat ada inisiatif untuk dijalankan terdiri dari sembilan poin. IDN Times menilai pemeriksaan terhadap anggota DPR tidak cukup dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saja. Sebab, dalam tuntutan sebelumnya, para inisiator turut meminta dilibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berikut daftar tuntutan yang sudah mulai ada inisiatifnya:
A. Dewan Perwakilan Rakyat
- Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. DPR sudah meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik yang sudah lebih dulu melakukan pemeriksaan dan menonaktifkan kadernya
B. Ketua Umum Partai Politik
- Partai harus memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Sejauh ini ada enam parpol yang sudah menyatakan komitmennya di ruang publik.
- Kader partai yang berada di DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna
C. Tentara Nasional Indonesia
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
D. Kementerian sektor ekonomi
- Memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, tenaga kesehatan, buruh, mitra ojol)
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak
- Membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
E. Presiden Prabowo
- Meminta penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan mengembalikan TNI ke barak
3. Daftar tuntutan yang belum digubris
Sementara, ada tiga tuntutan yang dinilai belum mendapatkan respons sama sekali yakni:
A. Presiden Prabowo
- Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan, Umar Amarudin dan semua korban dari kekerasan aparat selama demonstrasi pada periode 28-30 Agustus dengan mandat jelas serta transparan
B. Tentara Nasional Indonesia
- Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
- Menegakan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
Sementara, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ferdianzah mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjunjung tinggi supremasi sipil. TNI, kata Freddy, akan tunduk kepada semua keputusan dan kebijakan.
Dalam pandangan peneliti dan perubahan sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, kunci agar TNI kembali ke barak ada di tangan Prabowo. Sebab, dia merupakan panglima tertinggi di TNI.
4. Daftar tuntutan yang perkembangannya semakin mundur ke belakang
Di sisi lain, ada pula tiga isi tuntutan yang dinilai tidak saja tak direspons, melainkan perkembangannya semakin mundur. Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab ada di pihak kepolisian. Daftar tuntutan tersebut yakni:
A. Kepolisian Republik Indonesia
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran
- Tangkap, adili dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindak kekerassan
- Hentikan tindak kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengimbau agar para pendemo yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka menghadapi kasusnya dengan berani dan dewasa. Apalagi penyidik di kepolisian memiliki bukti sebelum menentukan status hukum kepada individu tertentu.
"Harapan saya sih sebenarnya kalau seorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan, dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman," ujar Yusril di Istana Kepresidenan pada Kamis, 4 September 2025 lalu.
