Dirjen Dukcapil Kemendagri: IKD Wujudkan Program Satu Data Nasional
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) bakal mewujudkan program Satu Data Nasional yang digagas pemerintah.
Teguh mengakui, aplikasi IKD masih dalam tahap awal untuk dikembangkan lebih lanjut. Cita-citanya IKD bisa seperti SingPass atau Singapore Personal Access, yakni sebagai hub (network) bagi pelayanan publik yang bisa diakses hanya melalui genggaman tangan (hand phone).
“Cukup melakukan single sign on IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya,” katanya pada acara Dukcapil Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (2/5).
1. Dukcapil dapat sokongan dana dari Bank Dunia
Teguh pun terus mengajak jajaran Dukcapil untuk mencari berbagai terobosan demi mengejar target cakupan IKD sebesar 25 persen dari penduduk wajib KTP. Menurutnya cita-cita tersebut mesti dimulai dari sekarang dengan menggalakkan aktivasi aplikasi IKD, termasuk melalui kampus dan kantor pemerintahan dan swasta.
"Itu harus tetap kita masifkan lewat berbagai cara. Karena nanti pada 23 Mei akan ada launching Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, yang di situ IKD sudah sangat berperan untuk 12 jenis pelayanan adminduk di MPP," ujarnya.
Selain itu, Teguh juga mengungkapkan bahwa Dukcapil mendapat sokongan pendanaan dari Bank Dunia untuk penguatan dan pengembangan sistem serta infrastruktur jaringan dan teknologi informasi.
"Ini untuk mendanai Dukcapil secara komprehensif walaupun mungkin belum bisa menyelesaikan seluruhnya. Pertama, untuk perluasan cakupan layanan Dukcapil, dan kedua untuk membenahi infrastruktur dan program IKD," jelasnya.
2. Mempermudah masyarakat dalam mengurus pelayanan publik
Rektor UGM Ova Emilia mengatakan bahwa dirinya telah mengikuti perkembangan KTP Nasional dari dulu hingga sekarang. Ia menekankan, untuk memudahkan pelayanan masyarakat, dengan segala kelebihannya KTP perlu dikembangkan.
"Ke depan akan semakin mempermudah masyarakat mengurus pelayanan publik tanpa batasan ruang dan waktu. Apalagi respons pemerintah dalam perkembangan teknologi sangat positif," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Dukcapil turut menyerahkan secara simbolis blangko KTP-el sebanyak 4.000 keping kepada Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Pemprov DIY Beny Suharsono.
Teguh juga menyerahkan IKD yang sudah diaktivasi di ponsel kepada Rektor UGM, Wakil Rektor, dan Perwakilan Tenaga Kependidikan UGM.
3. Lebih dari satu juta orang telah mengaktivasi IKD
Direktur Dafduk David Yama mengatakan, penduduk Indonesia yang mengaktivasi IKD sudah lebih dari satu juta orang hingga April 2023.
Sebelumnya, sejak Juni 2022, KTP digital dimulai di kalangan internal pegawai Dukcapil terlebih dulu. Kemudian meluas ke ASN, setelah itu mahasiswa, dan terus berlanjut ke masyarakat umum.
“Kita akan terus road show ke kampus-kampus seluruh Indonesia dengan dikoordinasi oleh Dinas Dukcapil tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dan bila perlu dibantu oleh petugas Ditjen Dukcapil Kemendagri dari pusat,” katanya.
Hingga Selasa sore pukul 16.00 WIB, dari 7 lokasi pelayanan aktivasi IKD telah tercatat 1.112 warga kampus UGM yang mengaktivasi IKD.
Jumlah ini terdiri dari Fisipol 188, Fakultas Teknik 111, Balairung 239, Fakultas Peternakan 109, MIPA 145, Perpustakaan 133 dan Fakultas KKMK sebanyak 187 pemohon. (WEB)
