DPR Akan Panggil Kemenhut Kamis untuk Dalami 4 Hal soal Banjir Sumatra

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan, pihaknya akan memanggil Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Kamis (4/12/2025). Hal ini menindaklanjuti bencana banjir bandang yang mengepung sejumlah daerah di Sumatra sejak Selasa (25/11/2025).

Alex mengatakan, Komisi IV DPR juga akan mendalami temuan kayu gelondongan di Sumatra Utara (Sumut) hingga Sumatra Barat (Sumbar) yang terbawa arus banjir.

"Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis 4 Desember," kata Alex kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

Menurut Alex, Komisi IV DPR akan mendalami lima hal kepada Kemenhut terkait biangkerok yang menyebabkan banjir mengepung sejumlah daerah di Sumatra. Di antaranya terkait peta aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor.

"Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS (Daerah Aliran Sungai)," ujar Alex.

Selain itu, Alex mengatakan, pihaknya akan meminta data kerusakan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatra dan rencana reboisasi dan penghijauan yang akan dilakukan Kemenhut.

"Tiga, data kerusakan hutan dan lahan tiap DAS. Empat, program rencana reboisasi dan penghijauan tiap DAS. Lima, berapa dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS," katanya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) menilai, bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra imbas kerusakan lingkungan yang sistematis di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo.

WALHI menilai, faktor utama yang disoroti adalah degradasi kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat alih fungsi lahan besar-besaran, baik yang legal maupun ilegal, yang didukung oleh kebijakan pemerintah.

“Penyebab kerusakan terjadi karena ada alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain,” kata Deputi Eksternal Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Mukri Friatna kepada IDN Times, Sabtu (29/11/2025).