DPR Bentuk Panja Netralitas TNI, Jenderal Agus: Sah-sah Saja
Jakarta, IDN Times - Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI pada Pemilu 2024.
Dia mengaku setuju dengan pembentukan Panja Netralitas TNI yang dilakukan DPR. Menurutnya, sah-sah saja DPR membentuk itu.
"Sebenarnya sah-sah saja apalagi DPR yang membuat tapi dalam pelaksanaannya tidak boleh menggunakan sarana transportasi TNI," kata Agus Subiyanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan terkait netralitas anggota pada pemilu 2024 nanti, sejatinya TNI memiliki pandangan yang sama dengan DPR.
Dia mengatakan, pihaknya akan membuat posko bersama di tempat pemungutan suara (TPS) sehingga kalau ada masalah segera dapat diselesaikan dengan baik.
"Saya setuju saja kalau saya melaksanakan pengamanan membuat posko nanti ada posko bersama di TPS," tuturnya.
1. Komisi 1 DPR setuju bentuk Panja Netralitas TNI
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan pihaknya telah sepakat membentuk Panja Netralitas TNI untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
"Komisi I juga sudah membentuk Panja Netralitas TNI. Jadi, InsyaAllah tidak ada keraguan untuk netralitas TNI," kata dia.
Meutya mengaku, kesepakatan pembentukan Panja Netralitas TNI tersebut diambil dalam rapat internal Komisi I DPR di Jakarta pada Rabu, 8 November 2023. Menurut dia, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto telah ditunjuk menjadi ketuanya.
"Kami sudah juga menetapkan ketuanya. Nanti yang memimpin Pak Utut. Beliau berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga anggota Komisi I," kata dia.
2. Jubir Anies komentari pentingnya Panja Netralitas TNI
Sementara itu, Juru Bicara Anies Baswedan Surya Tjandra menilai, pembentukan Panja Netralitas TNI sangat bisa dilakukan DPR untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menilai, justru DPR harus bersikap proaktif membentuk Panja Netralitas TNI.
"Sangat bisa, DPR harus proaktif terkait hal sangat penting ini," kata dia.
Dia menilai, wajar jika publik meragukan netralitas calon Panglima TNI Agus Subiyanto. Keraguan itu tidak lain karena Agus disebut-sebut dekat dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Oleh karena itu, Surya mendesak supaya Agus Subiyanto tegas menyatakan bahwa dirinya akan bersikap netral pada pemilu nanti, dan menghindari benturan kepentingan.
"Kekhawatiran seperti itu kami kira wajar, dan sebaiknya segera dibantah oleh Pak Agus Subiyanto sendiri secara langsung. Beliau yang harus menegaskan dirinya netral dan menjamin tidak akan membiarkan militer terlibat politik praktis," kata dia.
3. Tak ingin TNI terlibat langsung dalam politik praktis
Surya tidak ingin TNI nanti terlibat secara langsung dalam politik praktis. TNI, kata dia, memiliki peran mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara khususnya dalam menghadapi ancaman dari luar.
Karena itu, netralitas TNI menjadi bagian dari unsur penting untuk kepastian politik.
"Ini hanya bisa kalau militer tetap netral dalam melaksanakan tugas militernya. Netralitas militer adalah unsur penting dari kepastian politik," ujar dia.
