DPR RI Desak Malaysia Tangkap Pelaku Penghinaan Lagu Indonesia Raya
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengecam penghinaan dan pelecehan lagu Indonesia Raya di akun Youtube My Asean yang mengaku berasal dari Malaysia.
Azis pun medesak, Kedubes Malaysia untuk Indonesia dapat mengambil langkah konkret dengan mengungkap aktor di balik parodi lagu Indonesia Raya. Terlebih, pelecehan tersebut membuat masyarakat Indonesia geram dan dapat menimbulkan efek buruk bagi hubungan bilateral kedua negara.
"Malaysia harus dapat menangkap pelaku dan mengumumkan secara resmi. Ini sebuah penghinaan terhadap simbol negara bangsa Indonesia, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan salah satu empat simbol Negara selain Bendera, Bahasa dan Lambang Negara" kata politisi partai Golkar itu lewat keterangan tertulisnya, Senin (28/12/2020).
1. DPR minta Kemenlu tegas menyampaikan nota diplomatik
Azis meminta Kementerian Luar Negeri serta Institusi Negara, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Intelejen Negara (BIN) dapat melakukan komunikasi serta mengambil langkah tegas serta terukur terhadap permasalahan tersebut.
"Kemenlu harus tegas menyampaikan nota diplomatik, mengirimkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia. Pihak BSSN dan BIN dapat segera bekerja melakukan investigasi dan menggali informasi terhadap motif tersebut. Antar negara tetangga perlu saling menghormati” ujarnya.
2. Dubes RI di Kuala Lumpur minta pelaku diusut
Sementara, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Mereka meminta Polisi Diraja Malaysia (PDRM) mengusut pelaku pembuatan video parodi lagu Indonesia Raya.
"Kita sudah ada komunikasi dengan Kemenlu dan memang pihak PDRM akan melakukan investigasi," ujar Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar dilansir ANTARA.
Yoshi mengatakan, berdasarkan pemantauannya, video tersebut juga sudah diturunkan dari YouTube.
"Ini kalau melihat video-nya juga sudah di-take down atau diturunkan. Itu kalau dari sisi channel-nya. Tapi mungkin masih ada karena beredar di media," kata dia.
3. Pemerintah Indonesia minta diselesaikan sesuai koridor ketentuan hukum yang berlaku
Yoshi mengatakan, pada Minggu, 27 Desember 2020, pihaknya sudah melakukan koordinasi gerak cepat terkait masalah ini.
“Begitu video naik, kami langsung koordinasi dengan PDRM dan Kemenlu di sini. Dari situ kemudian keluar pernyataan dari Kedutaan Malaysia. Itu hasil koordinasi kami dengan pihak Kemenlu guna meredam situasi yang kita lihat kini karena ramai di media dan banyak komentar," katanya.
Yoshi menegaskan, prinsipnya Pemerintah Indonesia minta agar kasus ini diselesaikan sesuai koridor dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kita lihat. Prosesnya yang mengalir saja. Kita percayakan kepada pihak Malaysia. Kita percayakan kepada pihak PDRM Malaysia untuk investigasi masalah ini. Jadi biarkan bergulir seperti itu. Kita akan terus pantau," tukas Yoshi.
