Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji Naik Penyidikan KPK
- KPK memulai penyidikan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
- Belum ada tersangka yang ditetapkan, namun KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) umum untuk perkara ini.
- Pasal yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama pada 2023-2024. Namun, belum ada sosok yang ditetapkan sebagai tersangka.
"KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada kementerian agama tahun 2023-2024. Sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (9/8/2024).
KPK meneribitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) umum untuk perkara ini. Adapun pasal yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Dalam proses penyelidikan, KPK telah memeriksa sejumlah pihak. Mulai dari pejabat Kementerian Agama, Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, pendakwah Khalid Basalamah, hingga mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
