Duh, Masih Ada Warga Miskin Tak Dapat Bansos Hampir Setahun
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau distribusi bantuan sosial (bansos) di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (10/8).
Saat peninjauan, Muhadjir ternyata menemukan banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jatah bansosnya terhenti.
"Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti. Padahal mereka secara ekonomi kalau dilihat dari rumah-rumahnya, kemudian jumlah keluarga, itu sebetulnya masih layak mendapatkan bantuan," kata Muhadjir seperti dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Rabu (11/8/2021).
1. Menko PMK minta DTKS di Desa Teluknaga segera diperbarui
Muhadjir menjelaskan penyebab terhentinya bansos lantaran perbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sedang dilakukan pihak Desa Teluknaga. Selain itu, banyaknya warga yang belum memiliki NIK, serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri juga menjadi salah satu alasan.
Agar warga bisa diusulkan ulang untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah, Muhadjir meminta kepada pihak desa untuk gotong royong bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping PKH untuk mempercepat proses pembaruan DTKS. Dia juga meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil terkait masalah warga belum memiliki NIK.
"Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka-mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini," ujarnya.
2. Mensos usul bansos terapkan sistem digital
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan penerima bantuan pada skema bantuan sosial yang baru terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memang perlu terobosan.
Seperti pada penambahan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima bantuan non-tunai usulan daerah yang disaluran melalui Himbara (himpunan bank milik negara) dengan mekanisme non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Nah, bank itu memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mencetak kartu. Cukup lama. Saya sudah bicara sama Himbara, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja (melalui sistem digital). Jadi tidak usah mencetak dan menggunakan kartu yang seperti ATM itu,” kata Risma.
3. Pemda didorong tingkatkan verfikasi dan validasi data
Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian upaya Risma melakukan langkah-langkah akselerasi pada fase penyaluran bantuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Selain itu, Risma juga terus mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan verfikasi dan validasi data. Khususnya, dalam memenuhi alokasi penerima bantuan non-tunai kepada 5,9 juta keluarga.
“Karena kan sesuai ketentuan dalam undang-undang data penerima diusulkan oleh daerah. Untuk mengakselerasi penyaluran bantuan, kami mengintensifkan koordinasi dengan pemda,” kata Risma.
