Dukcapil Ganti Dokumen Warga Terdampak Bencana di Sumatra Dan Aceh
- Layanan jemput bola untuk ganti dokumen di posko pengungsian
- Dukungan peralatan dan ribuan blangko KTP-el
- Koordinasi penggantian dokumen lain termasuk ijazah juga dilakukan
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memastikan pemulihan dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Tanggap Darurat Bencana, Dukcapil menerjunkan tim langsung ke 10 kabupaten/kota terdampak agar layanan administrasi kependudukan tetap berjalan di tengah kondisi darurat.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al-Azhar mengatakan, tim Dukcapil dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi untuk diterjunkan ke kabupaten/kota terdampak bencana. Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bersama para direktur ditunjuk sebagai koordinator lapangan di masing-masing wilayah.
Untuk wilayah Sumatra Utara, tim Dukcapil dibagi menjadi tiga yang ditempatkan di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Setibanya di lokasi, tim langsung membuka layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan atau membutuhkan dokumen akibat bencana.
“Kami tidak hanya membawa teknologi, tapi juga harapan. Dukcapil hadir untuk memulihkan hak identitas warga yang hilang akibat banjir,” ujar Sesditjen Dukcapil Hani dalam keterangan tertulis dikutip, Sabtu (13/12/2025).
1. Layanan jemput bola untuk ganti dokumen di posko pengungsian
Dukcapil membuka layanan penggantian dokumen kependudukan melalui pendekatan jemput bola. “Kami siapkan layanan jemput bola dengan mobile enrollment, Starlink, dan panel surya. Ini bukan sekadar respons, tapi transformasi layanan di tengah krisis,” ujar Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang Teddy Antonius menjelaskan, layanan Dukcapil Mobile telah disebar ke berbagai titik pengungsian. “Kami pastikan warga di posko, termasuk di Kuranji, bisa langsung cetak ulang dokumen tanpa harus datang ke kantor,” ujarnya.
Di Sumatra Barat, layanan dibuka di sejumlah titik pengungsian di Kota Padang, yaitu Padang Pariaman, Solok, dan Agam. Layanan ini meliputi penerbitan kembali dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir bandang, sekaligus dukungan proses identifikasi jenazah melalui pemanfaatan teknologi pemindaian biometrik guna mempercepat penetapan identitas korban.
2. Dukungan peralatan dan ribuan blangko KTP-el
Untuk mempercepat penggantian dokumen, Dukcapil menyiapkan 28 ribu blangko KTP-el, perangkat mobile enrollment, Starlink, panel surya, serta perlengkapan pencetakan dokumen seperti ribbon dan film. Seluruh peralatan tersebut disiapkan agar layanan tetap berjalan meskipun listrik dan jaringan internet di daerah terdampak terganggu.
Distribusi blangko KTP-el disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak di Sumatra Barat, di antaranya Kabupaten Agam sebanyak 4 outer, Pesisir Selatan sebanyak2 outer, Padang Pariaman sebanyak 2 outer, Solok sebanyak 2 outer, Tanah Datar sebanyak 1 outer, Kota Padang sebanyak 2 outer, dan Kota Solok sebanyak 1 outer. Setiap outer blangko berisi 2.000 keping KTP-el untuk mempercepat pencetakan ulang dokumen warga.
3. Koordinasi penggantian dokumen lain termasuk ijazah juga dilakukan
Seluruh layanan penggantian dokumen kependudukan dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.1.7/9761/SJ. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa penerbitan kembali dokumen kependudukan di wilayah terdampak bencana dilakukan secara sederhana, cepat, dan tanpa dipungut biaya apa pun.
Selain dokumen kependudukan, koordinasi juga dilakukan untuk mendukung penggantian dokumen lain yang terdampak, termasuk ijazah, melalui kerja sama dengan instansi terkait.
Dengan kehadiran tim di lapangan yang didukung fasilitas memadai, Ditjen Dukcapil menargetkan kebutuhan layanan administrasi kependudukan warga dapat segera terlayani. Upaya ini diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan sosial, ekonomi, serta penyaluran bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana.
