Fadli Zon: Semoga Vaksin Berbayar Bukan Hibah dari Negara Sahabat
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendorong agar vaksinasi berbayar bagi individu harus dibatalkan. Bukan sekadar ditunda.
Menurut Fadli sangat tidak etis bila menjual vaksin COVID-19 ke publik. Padahal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli vaksin menggunakan dana rakyat.
"BUMN bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan cari untung dari rakyat," cuit Fadli melalui akun Twitternya @fadlizon, Senin (12/7/2021).
Ia juga berharap pemerintah tidak menjual vaksin yang merupakan hibah dari negara sahabat. Jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi berbayar adalah Sinopharm. Vaksin tersebut memang sempat dihibahkan Uni Emirat Arab (UEA) pada 15 Juni 2021 pada Indonesia. Totalnya ada 500 ribu dosis vaksin.
"Semoga juga bukan vaksin hibah dari negara sahabat yang diperjualbelikan," kata Fadli.
Sementara, Kementerian Kesehatan sudah membuat aturan bahwa vaksin Sinopharm masuk ke dalam program pemerintah untuk vaksin gotong royong. Dua vaksin lainnya adalah Cansino dan Moderna.
Tetapi, definisi kebijakan vaksin gotong royong justru diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, yang diteken Menteri Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli lalu. Apa alasan Menkes Budi memberi restu vaksin COVID-19 bisa dijual melalui gerai Kimia Farma?
1. Opsi vaksin COVID-19 berbayar dibuka untuk mengakomodasi perusahaan kecil tak terdaftar lewat Kadin
Dalam jumpa pers daring pada Senin (12/7/2021), Menkes Budi menjelaskan alasan di balik restunya vaksin COVID-19 berbayar. Menurutnya, pemerintah berdalih ingin memperluas cakupan vaksinasi hingga ke pegawai yang bekerja di perusahaan kecil.
Ia menjelaskan sampai saat ini masih ada perusahaan-perusahaan kecil yang belum mendapatkan akses Vaksin Gotong Royong (VGR) melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
"Jadi, ada misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil, itu mereka juga mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong. Tetapi, belum bisa masuk melalui program Kadin," ungkap Budi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Budi juga menjelaskan VGR berbayar juga untuk mengakomodasi kebutuhan vaksinasi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Mantan Wakil Menteri BUMN itu menyebut banyak WNA di Tanah Air yang belum bisa mengakses vaksin COVID-19.
"Mereka (WNA) sudah berusaha beraktivitas di Indonesia baik itu di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner, misalnya. Mereka juga ingin bisa mendapat akses ke vaksin gotong royong yang individu," tutur dia.
Namun, usai menuai kritik, pemerintah memutuskan untuk menunda VGR berbayar. Budi menambahkan saat ini yang sedang berjalan adalah program vaksinasi nasional dari pemerintah dan VGR melalui perusahaan. Vaksin yang diakses melalui dua program itu tak dipungut biaya.
2. Kimia Farma semula siapkan 40 ribu dosis vaksin Sinopharm pada tahap awal
Sementara, menurut Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Kima Farma Diagnostika, Agus Chandra, ada sekitar total 40 ribu VGR berbayar yang bisa diakses di delapan titik. "Masing-masing titik kita siapkan 5.000 dosis sambil melihat kesiapan animo atau demand dari masyarakat," ujar Agus melalui keterangan tertulis pada Minggu, 11 Juli 2021.
Delapan titik itu tersebar di enam kota berbeda yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya dan Bali. Biaya per dosis mencapai Rp321.660. Maka, bila dikalikan dua dosis menjadi Rp643.320. Biaya itu bertambah karena masih ada tarif pelayanan vaksinasi per dosis yang juga dikenakan yakni Rp117.910.
Bila diakumulasi maka total biaya yang harus dibayar mencapai Rp879.140.
3. Fadli Zon usulkan agar Presiden Jokowi yang pimpin langsung penanganan pandemik, bukan Luhut
Sementara, ketika berbicara pada program Karni Ilyas Club, Fadli Zon mengusulkan agar pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo kibarkan saja bendera putih sebagai bentuk pengakuan Presiden tak sanggup menangani pandemik. Selain itu, Fadli juga menilai, tidak ada salahnya meminta bantuan kepada negara lain.
"Yang memimpin langsung ini (penanganan pandemik) seharusnya presiden bukan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang menurut saya gak ada hubungannya. Kalau yang memimpin presiden, saya bayangkan presiden memerintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri. Bila dibandingkan negara-negara di Eropa yang berada di front line adalah polisi dan tentara," tutur Fadli pada program YouTube jurnalis senior Karni Ilyas.
Fadli menilai Kementerian Kemaritiman dan Investasi memiliki kepentingan yang berbeda. Salah satunya malah membela masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di masa pengetatan pergerakan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19.
"Ini malah menyebabkan distrust di masyarakat. Sementara, masyarakat dikekang dengan PPKM Darurat, tapi kok bisa masuk TKA dari Tiongkok? Menurut saya, ini merupakan diskriminasi dan penghinaan kepada WNI," kata dia.
