Anggota Komisi IX DPR: Jangan Ditunda, Batalkan Saja Vaksin Berbayar!
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemerintah untuk menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Namun, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengusulkan agar vaksin gotong royong berbayar tersebut tidak sekadar ditunda, melainkan dibatalkan.
Ia pun mendorong agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik COVID-19. Alih-alih beban pembiayaan vaksinasi diterapkan ke masing-masing individu, sebaiknya vaksin COVID-19 digratiskan. Dengan begitu, kata Saleh, setiap masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksin COVID-19.
"Saya yakin masyarakat akan mendukung bila program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," kata Saleh melalui keterangan tertulis pada Senin (12/7/2021).
Vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi berbayar tersebut menggunakan merek Sinopharm. Harga yang dikenakan kepada publik per dua dosis yakni Rp879.140. Hal tersebut dinilai akan memberatkan publik yang sudah terhimpit saat pandemik COVID-19.
Mengapa Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN terpikir untuk menjual vaksin itu ke publik?
1. Kementerian BUMN sebut hanya menjalankan aturan dari Kemenkes
Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga, berdalih Kementerian BUMN, termasuk Kimia Farma, hanya menjalankan apa yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Ia menegaskan, BUMN tak mungkin jalan bila tidak ada landasan hukumnya.
"Dalam situasi PPKM Darurat semua perlu bisa bekerja cepat, agar bisa segera mencapai herd immunity (kekebalan kelompok). Sebab, vaksin sudah terbukti bisa memberikan perlindungan untuk mencegah kematian akibat COVID-19," ujar Arya ketika berbicara di stasiun Kompas TV pada Minggu (11/7/2021) malam.
Ia pun berdalih pemberian vaksin COVID-19 berbayar jumlahnya hanya sedikit, yakni 40 ribu dosis dan tidak akan mengganggu stok program vaksin gratis dari pemerintah. Dengan begitu, vaksin berbayar tersebut bisa diakses oleh orang-orang yang belum bisa mengakses vaksin gratis.
"WNA (Warga Negara Asing) sangat susah mengakses vaksin, jadi program ini juga bisa untuk mereka. Kan kalau vaksin gratis pemerintah mengacu ke NIK (Nomor Induk Kependudukan)," kata dia lagi.
2. Saleh Daulay nilai banyak kebijakan pemerintah tak konsisten soal vaksin berbayar
Di sisi lain, Saleh juga menilai ada banyak sikap dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Pertama, saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian BUMN menunjukkan ada ketidakkonsistenan di antara dua institusi tersebut. Jelas antara Kemenkes sebagai regulator, kata Saleh, tidak duduk bersama dengan Kementerian BUMN yang melaksanakan Permenkes di lapangan.
"Kedua, kalau memang dosis untuk vaksin berbayar ini sedikit, kenapa tidak diprioritaskan saja untuk program yang gratis dari pemerintah untuk individu-individu ini," kata Saleh.
Poin ketiga yang dinilai Saleh tidak konsisten bila pemerintah masih memikirkan WNA untuk mendapatkan akses vaksin, sedangkan WNI di dalam negeri saja ada yang kesulitan.
"Mana tahu nanti orang luar negeri yang punya duit banyak lalu mereka yang beli vaksin itu, kepentingan dalam negeri kita kan terganggu," ujarnya lagi.
Di sisi lain, Arya mengaku tidak sepakat bila ada persepsi yang menyebut vaksin virus corona gratis program pemerintah sulit diakses oleh warga. Bila ada antrean warga yang mengular di sentra vaksin itu disebabkan kekhawatiran semu mereka tak dapat vaksin.
"Setahu saya vaksin yang dikirim (ke daerah-daerah) jumlahnya mencapai dua kali lipat yang dibagikan," kata dia.
3. Saleh Daulay desak pemerintah penuhi target 70 persen sudah divaksinasi pada akhir 2021
Saleh juga mengingatkan pemerintah alih-alih mendistribusikan vaksin berbayar, kenapa tak mendesak agar vaksin gotong royong bagi pekerja digencarkan oleh perusahaan. Vaksin COVID-19 gotong royong ini biayanya tidak memberatkan para pekerja karena hal tersebut dibebankan kepada badan hukum atau pengusaha.
"Format seperti ini lah yang tepat disebut sebagai gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," kata Saleh.
Ia juga mendesak pemerintah agar memenuhi target untuk bisa melakukan vaksinasi terhadap 70 persen penduduk pada akhir 2021. Itu setara dengan 181,5 juta. Bila divaksinasi lengkap, maka sudah harus ada 363 juta dosis vaksin yang disuntikkan.
"Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti, terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," tutur dia lagi.
