Ganjar Janji Regulasi Kelautan Indonesia Pro Nelayan
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertemu dengan organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang berasal dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Pertemuan itu dilakukan di kediamannya, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Minggu (10/12/2023).
Wakil Ketua KNTI, Sugeng Nugroho, meminta kepada Ganjar bila terpilih menjadi presiden untuk membuat regulasi yang pro terhadap nelayan.
1. Nelayan beberkan aturan yang dianggap merugikan
Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah organisasi nelayan, Minggu (10/12/2023) (IDN Times/Istimewa) Sugeng mencontohkan salah satu aturan yang tak pro nelayan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang zona penangkapan ikan. Menurutnya, nelayan dibatasi melaut pada titik 573/572 atau kira-kira 200 mil laut.
Padahal, kata Sugeng, laut Indonesia sangat luas, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan lokal. Sugeng menyampaikan, ada PP Nomor 85 Tahun 2023, tentang penangkapan terukur. Aturan itu berisi mengenai kuota nelayan dalam menangkap ikan.
"Kami minta kepada Pak Ganjar, ketika beliau jadi Presiden agar aturan itu direvisi," ujar Sugeng.
2. Ganjar janji buat regulasi yang pro nelayan
Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah organisasi nelayan, Minggu (10/12/2023) (IDN Times/Istimewa) Dalam kesempatan itu, Ganjar berjanji bila terpilih menjadi Presiden, akan membuat regulasi yang pro terhadap nelayan.
"Tadi, teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau regulasi yang dianggap tidak pro ke mereka. Maka, ke depan regulasi dan aturan itu perlu kami kaji ulang," kata Ganjar.
3. Ganjar janji buat regulasi perizinan dipermudah
Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah organisasi nelayan, Minggu (10/12/2023) (IDN Times/Istimewa) Ganjar juga berjanji mempermudah regulasi perizinan. Dia menegaskan, nantinya perizinan cukup menggunakan KTP dan berbasis digital.
"Termasuk soal BBM bersubsidi. Kami harus memenuhi itu. Intinya, kami harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan," terang Ganjar.
