GERAM Siapkan Aksi di DPR RI, Bawa 10 Tuntutan
- Aliansi GERAM akan menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026, pukul 14.00 WIB, dengan perkiraan sekitar seribu peserta.
- Aksi ini ditujukan untuk mengawasi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR; GERAM menuntut Ketua serta Wakil Ketua DPR berdialog langsung dengan massa.
- GERAM membawa 10 tuntutan, termasuk evaluasi program pemerintah, perubahan pajak, pendidikan-kesehatan gratis, kenaikan upah, perlindungan pekerja, penghentian kriminalisasi aktivis, dan penyitaan aset korupsi.
Jakarta, IDN Times - Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. GERAM memperkirakan sekitar seribu orang akan mengikuti aksi yang disebut sebagai unjuk rasa damai tersebut.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel M.I mengatakan aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap lembaga legislatif.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Ahmad Mixel dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Rabu (26/8/2026).
GERAM juga menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir secara langsung untuk menemui massa dan berdialog mengenai aspirasi yang disampaikan.
Mereka menilai dialog secara langsung diperlukan agar tuntutan masyarakat tidak berhenti pada respons simbolis.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” tambah dia.
Ia menambahkan, GERAM akan mempertimbangkan konsolidasi aksi lanjutan jika pimpinan DPR tidak membuka ruang dialog.
Dalam aksinya, GERAM membawa 10 tuntutan, antara lain meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran, penghentian dan evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), dan perubahan kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat.
Mereka juga menuntut pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas, penurunan harga kebutuhan pokok, dan kenaikan upah buruh.
Tuntutan lainnya mencakup penetapan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional, pemenuhan hak pekerja rumah tangga, demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon, penghentian kriminalisasi aktivis serta pembebasan tahanan politik, hingga penyitaan aset hasil korupsi untuk dialokasikan bagi kebutuhan publik.
GERAM menyebut aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
