Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Bentuk Tim Evaluasi dan Monitoring MBG
- Setiap kabupaten akan miliki lembaga aduan MBGTingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jabar punya lembaga aduan khusus terkait MBG agar pengawasan makin dekat dengan sekolah-sekolah.
- Sanksi tegas dari adminstratif hingga pidana korupsi
Bogor, IDN Times – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan, Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi dan monitoring program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri, tanpa harus menunggu terbentuknya satgas pusat.
Hal itu disampaikan Dedi usai rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Gedung Pakuan, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
“Sambil menunggu Perpres, Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi, monitoring, dan sebagai Satgas MBG Provinsi Jawa Barat,” ujar dia.
Menurut Dedi, tugas tim tersebut adalah mengecek bahan baku, proses memasak, waktu distribusi, sampai mencicipi makanan. Dengan begitu, guru tidak boleh mencicipi makanan dan yang boleh hanyalah tim resmi yang ditunjuk untuk memastikan kualitasnya.
1. Setiap kabupaten akan miliki lembaga aduan MBG
Tak hanya di tingkat provinsi, setiap kabupaten/kota di Jabar juga bakal punya lembaga aduan khusus terkait MBG. Hal ini dilakukan agar pengawasan makin dekat dengan sekolah-sekolah.
“Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang kualitas makanan, kuantitas makanan, atau porsinya,” kata Dedi.
Dedi mengatakan, dengan alokasi anggaran Rp10 ribu per porsi, makanan yang disajikan tidak boleh asal. Bahkan, dari angka tersebut, Rp2.000 sudah dialokasikan sebagai keuntungan sehingga tidak boleh ada pemotongan sepihak.
2. Sanksi tegas dari adminstratif hingga pidana korupsi
Dedi juga tidak main-main soal sanksi. Dia mengatakan, jika ditemukan pelanggaran, baik itu kualitas buruk atau porsi yang dikurangi, maka ada tiga sanksi yang disiapkan.
“Satu, sanksi administratif. Dua, penghentian sebagai mitra. Tiga, proses pidana, korupsi. Karena ada uang yang digelapkan,” tegasnya.
Dia pun ingin memastikan seluruh uang negara benar-benar digunakan untuk anak-anak, bukan jadi celah korupsi oknum penyedia jasa.
3. Bangun dapur di sekolah dan libatkan warga lokal untuk gairahkan ekonomi
Dedi kemudian mengusulkan untuk membangun dapur di sekolah-sekolah dengan 1.000 siswa atau lebih dan melibatkan orangtua siswa sebagai relawan pengelola MBG.
“Rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat, dan pasokan seluruh kebutuhan MBG harus masuk dalam data statistik,” ujar dia.
Langkah ini, kata dia, tidak hanya menjamin makanan yang layak, tetapi juga bisa menggerakkan ekonomi lokal. Terlebih saat ini kondisi dana transfer dari pusat ke daerah terus menurun. Menurut Dedi, MBG bisa jadi solusi untuk mengisi ruang fiskal yang kosong.
