Jepang Susun Kebijakan Baru soal Warga Asing, Lebih Ketat?
- Aturan baru tentang pekerja asing di Jepang, termasuk program edukasi bahasa dan hukum serta pengawasan medis
- Jepang membuka 1,23 juta lapangan kerja untuk pekerja asing dengan dua program yang berbeda
- Penentangan warga lokal terhadap retorika antiasing yang memecah belah menjelang pemilu Jepang
Jakarta, IDN Times - Jepang telah menyusun serangkaian kebijakan dasar tentang warga negara asing di negara tersebut. Ini termasuk persyaratan yang lebih ketat untuk memperoleh kewarganegaraan Jepang dan upaya mengatasi pariwisata berlebihan.
Dilansir NHK News, paket kebijakan tersebut dirancang dalam pertemuan para menteri Kabinet terkait pada Jumat (23/1/2026). Tujuannya untuk menciptakan masyarakat, di mana warga negara Jepang dan asing dapat hidup dengan aman, tentram, dan sejahtera bersama di bawah hukum dan peraturan di Negeri Sakura.
Menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan warga negara asing, Kimi Onoda, mengatakan paket tersebut merangkum tantangan yang telah terungkap sejauh ini. Ia juga menegaskan bahwa kantornya akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta secara bertahap menerapkan langkah-langkah yang termasuk dalam paket tersebut.
"Sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan informasi terbaru kepada publik tentang kemajuan yang telah dicapai, juga tentang masalah tambahan yang muncul untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat," kata Onoda.
1. Aturan baru tentang pekerja asing di Jepang
Selain memperketat syarat kewarganegaraan, pemerintah Jepang akan meluncurkan program edukasi bahasa dan hukum bagi warga asing. Tingkat pemahaman peserta dalam program ini akan menjadi salah satu faktor penentu status kependudukan.
Jepang juga menegaskan pengawasan bagi warga asing dengan tunggakan medis. Pemerintah kini mewajibkan lembaga medis melaporkan tagihan kecil yang belum dibayar kepada otoritas imigrasi.
Di sisi lain, pemerintah akan mendata kewarganegaraan penduduk di perumahan umum dan mengatasi overtourism melalui pemerataan kunjungan ke destinasi alternatif, di luar tempat wisata utama.
Pihaknya juga akan melakukan survei properti yang difokuskan pada transaksi kondominium baru dan pembeli asing di kota besar. Selain itu, pemerintah berencana menasionalisasi pulau-pulau tanpa pemilik yang jelas. Jepang juga akan merumuskan aturan kepemilikan properti asing pada musim panas ini, dengan merujuk pada kebijakan internasional.
2. Jepang buka 1,23 juta lapangan kerja untuk pekerja asing
Pada 23 Januari 2026, kabinet Jepang menyetujui untuk menerima sekitar 1,23 juta pekerja asing pada Maret 2029. Kebijakan tersebut berada di bawah dua program, yakni Sistem Pekerja Terampil Khusus yang sudah ada dan Program Pengembangan Keterampilan Kerja yang akan diperkenalkan pada 1 April tahun depan. Tujuannya, mencetak tenaga kerja terampil dalam waktu tiga tahun.
Adapun pembagiannya, yakni pekerja terampil tertentu menyediakan kuota 805.700 orang di 19 sektor, termasuk manufaktur dan pengolahan makanan. Sementara, program pelatihan baru membuka kuota 426.200 orang di 17 sektor, dengan mengecualikan sektor transportasi otomotif dan penerbangan yang ada pada kategori pekerja terampil.
Negara tersebut menetapkan kuota maksimal adalah 1,23 juta pekerja asing, guna mengatasi kekurangan tenaga kerja. Angka ini dihitung berdasarkan proyeksi ketersediaan pekerja domestik dan target peningkatan produktivitas.
Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi menyatakan komitmennya untuk mereformasi sistem lama dan segera meluncurkan kerangka kerja baru tersebut.
3. Penentangan warga lokal terhadap retorika antiasing yang memecah belah
Menjelang pemilu Jepang yang akan digelar pada 8 Februari 2026, warga dan aktivis menggelar unjuk rasa di Tokyo untuk menolak diskriminasi terhadap warga asing yang kian meningkat dalam retorika politik. Mereka mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi dan partai-partai sayap kanan yang dianggap menggunakan isu xenofobia, serta misinformasi sebagai alat kampanye.
Munculnya partai-partai kecil seperti Sanseito yang mengusung slogan 'Japanese First', memicu kekhawatiran akan penyebaran kebencian terhadap warga asing selama kampanye. Para demonstran, termasuk mantan pejabat dan pengacara, mengkritik pemerintahan Takaichi karena dianggap mempolitisasi isu warga asing, seperti masalah overstay visa, untuk meraih simpati pemilih. Mereka juga mendesak masyarakat untuk membangun lingkungan yang inklusif dan menolak retorika yang memecah belah.
Selama unjuk rasa tersebut, sebuah pesan dari mantan perdana menteri Jepang Shigeru Ishiba, pendahulu Takaichi, dibacakan dengan vokal.
"Esensi sejati konservatisme terletak pada sikap tulus dan toleran yang tidak mentolerir prasangka atau diskriminasi, menghormati orang lain, dan mendengarkan dengan rendah hati pendapat yang berbeda," kata Ishiba, dikutip dari Kyodo News.
