IKM UI: Dandim Depok Datang ke Pusgiwa untuk Intervensi Pergerakan
- IKM UI menolak afiliasi dengan pihak militer, intelijen, atau kepentingan politik.
- Meminta TNI untuk menghentikan provokasi dan klaim liar terkait gerakan mahasiswa.
- Pernyataan bersama ditandatangani oleh seluruh lembaga eksekutif dan legislatif di UI.
Jakarta, IDN Times - Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) Universitas Indonesia (UI) menepis pernyataan Komandan Kodim 0508/Depok, Kolonel Iman Widhiarto yang pada 16 April 2025 lalu datang ke Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UI. Narasi yang dibangun yakni kehadiran TNI di acara Konsolidasi Mahasiswa Nasional (Konsolnas) di UI untuk melindungi mahasiswa.
"Padahal, itu bertujuan untuk mengintervensi citra pergerakan," demikian pernyataan IKM UI yang dikutip pada Jumat (25/4/2025).
Ini merupakan pernyataan pertama yang disampaikan oleh mahasiswa merespons narasi yang disampaikan oleh Dandim Depok dan TNI. Pernyataan IKM ini turut diteken oleh 10 Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas, Badan Perwakilan Mahasiawa (BPM) UI dan Dewan Perwakilan Mahasiswa UI.
IDN Times telah mengonfirmasi kepada Ketua DPM UI 2025, Abu Rizal Biladina mengenai pernyataan bersama tersebut. Ia pun membenarkan IKM UI telah merilis pernyataan bersama.
Sebelum pernyataan dirilis, IKM lebih dulu mengadakan sidang paripurna VI Kongres Mahasiswa pada 23 April 2025 lalu. Hasilnya, mereka secara tegas menolak dan mengecam segala bentuk degradasi pergerakan mahasiswa.
"Ini termasuk komersialisasi agenda perjuangan serta upaya sistematis pihak tertentu untuk memecah belah solidaritas gerakan mahasiswa," kata IKM UI.
1. Mahasiswa inisial F menyebar flyer rapat konsolidasi ke Dandim TNI secara sepihak
Lebih lanjut, IKM UI mengakui adanya penyebaran flyer rapat konsolidasi nasional mahasiswa ke Dandim Depok secara sepihak. Flyer itu disebar oleh mahasiswa berinisial FA yang juga merupakan petinggi di BEM fakultas pada 2025. Padahal, itu semua tanpa persetujuan Chief Executive Meeting (CEM).
Flyer dan teks dari FA lah yang disebut oleh Kolonel Iman sebagai bentuk undangan. "Terungkap upaya dari Dandim untuk mendekati mahasiswa dengan klaim-klaim tidak bertanggung jawab. Salah satunya, memanfaatkan pengiriman flyer tanpa undangan resmi ke Dandim sebagai alat legitimasi kedekatan antara TNI dengan mahasiswa," kata IKM UI.
Dandim Depok juga disebut memanipulasi komunikasi informal dengan mahasiswa UI untuk menciptakan persepsi palsu tentang afiliasi TNI dan gerakan mahasiswa. "Afiliasi sekecil apapun dengan pihak militer akan menjadi senjata untuk mematikan gerakan mahasiswa. Mereka ingin mencitrakan diri sebagai teman mahasiswa, padahal tujuan akhirnya mengkooptasi perjuangan kita," tutur mereka.
2. IKM UI minta TNI untuk berhenti lakukan provokasi soal gerakan mahasiswa
Di dalam pernyataan bersama itu, IKM UI menuntut tiga hal. Pertama, menolak segala bentuk afiliasi dengan pihak militer, intelijen atau kepentingan politik. "Kami juga memastikan koordinasi hanya melibatkan pihak yang berlegitimasi," kata IKM UI.
IKM juga meminta kepada TNI untuk menghentikan upaya provokasi dan klaim liar terkait gerakan-gerakan mahasiswa. "Harus ada batas yang tegas antara institusi militer dan gerakan sipil mahasiswa," ujar mereka.
Pernyataan terbuka IKM UI itu disampaikan secara terbuka kepada semua anggota IKM UI dan ditanda tangani oleh seluruh lembaga eksekutif dan legislatif di UI.
3. Kapuspen TNI bantah ada perintah untuk mencampuri internal kampus
Sementara, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi membantah ada perintah khusus dari Panglima TNI untuk melakukan tindakan represif dan mencampuri urusan internal kampus. Kampus, kata Kristomei, memiliki kebebasan sepenuhnya di bidang akademik.
Menurutnya, narasi negatif mengenai anggota TNI masuk perlu diluruskan. Sebab, dinilai sudah berlebihan.
"Cuma ngobrol kok dibilang memata-matai? Besok-besok kita makan dekat kampus UI situ dibilang mau memata-matai. Kayak saya mau menjemput anak saya kuliah, mau memata-matai, ya jangan lah," ujar Kristomei di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis kemarin.
Ia pun mengajak publik dan mahasiswa untuk berpikir secara logis. "Tidak ada perintah, saya ulangi tidak ada perintah ke kami untuk bertindak represif, mengintervensi apalagi mencampuri urusan kampus," imbuhnya.
Menurutnya, kerjasama yang dijalin antara TNI dengan kampus sudah berjalan cukup lama. Kristomei memberikan contoh kerjasama pelatihan ketahanan pangan antara TNI dengan IPB University. Pada praktiknya IPB University memberikan pelatihan selama lima hari bagi 100 perwira menengah dari tiga matra di TNI. Pelatihan itu merupakan persiapan bagi pembentukan kompi unit produksi ketahanan pangan.
"Kami TNI juga menggandeng teman-teman mahasiswa untuk pengembangan radar, drone, hingga senjata. Terus masalahnya di mana?" tanya jenderal bintang satu itu.
Bahkan, sering kali, kata Kristomei, TNI lah yang diminta oleh pihak universitas untuk melatih mahasiswa terkait isu bela negara.
