Problem Pilkada 2018: Dari Surat Suara Basah Hingga Hilang
Antara FOTO/Feny Selly
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bogor, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan langsung pada Pilkada Serentak hari ini, Rabu (27/6). Bawaslu meninjau beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, permasalahan masih terkendala surat logistik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang baru datang kemarin.
"Jadi kelemahan terbesar untuk Provinsi Jawa Barat adalah logistik untuk Pilgub bermasalah. Kalau untuk Pilbup atau Pilwakot alhamdulillah sudah tertangani walaupun ada beberapa yang bermasalah," ujar Bagja ketika meninjau TPS 017 di Bojong Koneng, Bogor, Rabu (27/6).
1. Ditemukan surat suara basah
IDN Times/Indiana MaliaSalah satu kendala yang ditemukan Bawaslu adalah adanya surat suara basah. Bagja melihat hal itu ketika mengunjungi Tasikmalaya dan Majalengka kemarin.
"Di Bogor juga ada kabar demikian, kemudian bisa diganti untuk Pilbup dan Pilwakot. Nah sedangkan yang memang Pilgub logistiknya kemarin. KPUD-KPUD Jawa Barat harusnya tanggal 25. Jadi terkendala memasukkan dalam kotak suara. Seharusnya kotak suara dalam keadaan tersegel," ujar Bagja.
Akan tetapi, lanjutnya, kemarin hampir beberapa daerah yang dikunjungi semuanya tidak dalam keadaan tersegel. Hal itu disebkan logistik belum lengkap, misalnya ada sampul surat suara yang belum datang dan belum dibungkus rapi.
2. Sebanyak 2.400 surat suara hilang
Editor’s picks
Antara FOTO/Raisan Al FarisiBawaslu juga menerima laporan 2.400 surat suara hilang di daerah Cirebon. Hingga saat ini Bawaslu masih berupaya menelusuri.
"Yang jadi permasalahan, 2.400 kan bisa digunakan ke mana-mana itu. Kemudian juga permasalahan terbesar adalah formulir C6 dibawa atau tidak, pakai KTP elektronik boleh atau tidak, kan boleh sepanjang ada dalam DPT. Kalau tidak ada dalam DPT, tunggu jam 12 siang sampai jam 1," kata Bagja.
Terkait pemantauan surat suara, Bagja menyatakan tak ada masalah. Tetapi ketika di TPS bersangkutan DPT-nya berbeda, hal itu menjadi masalah.
"Nah kami lagi nunggu laporan temen-temen Panwas. Ada salah satu ini masalah politik uang, perkelahian, aparat penegak hukum, ada yang meninggal. Saya lagi cek nih di mana tapi terlapor kalau tidak salah," tuturnya.
3. NTT sempat enggan berpartisipasi dalam Pilkada
Antara FOTO/Aji StyawanBagja mengatakan, ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat menolak menjalankan TPS karena ada penduduk yang tak masuk DPT. Namun, akhirnya TPS baru dibuka tadi malam setelah dibujuk oleh pihak KPUD dan Panwas.
Baca Juga: Linimasa: Serba-Serbi Pilkada Papua
Berita Terkini Lainnya
