Polisi Thailand Sita 100 Ribu Barang Palsu di MBK Center
- Pemerintah Thailand meluncurkan operasi besar di MBK Center untuk memberantas peredaran barang palsu setelah mal itu masuk daftar pasar bajakan terburuk versi USTR tahun 2025.
- Tim gabungan menyita lebih dari 100 ribu barang tiruan senilai Rp15,67 miliar dari berbagai merek dunia, menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga integritas ekonomi dan perlindungan konsumen.
- Pasca razia, Thailand menerapkan sanksi berat bagi penjual barang palsu serta memblokir penyewa toko nakal demi memperbaiki citra dagang dan menjamin pengalaman belanja aman bagi wisatawan.
Jakarta, IDN Times - Thailand resmi meluncurkan operasi besar-besaran untuk memberantas peredaran barang palsu di pusat perbelanjaan ternama, MBK Center, pada Jumat (13/3/2026). Langkah tegas ini diambil setelah kantor perdagangan Amerika Serikat (USTR) memasukkan mal tersebut ke dalam daftar pasar barang bajakan paling parah di dunia dalam laporan tahun 2025.
Berbagai produk tiruan merek dunia, mulai dari tas mewah hingga pakaian, ditemukan tersembunyi di gudang-gudang rahasia di dalam mal.
Operasi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membersihkan pasar dari barang ilegal guna melindungi konsumen serta memperkuat posisi tawar Thailand dalam kerja sama ekonomi global.
1. Operasi besar-besaran untuk memberantas barang palsu di mall Thailand
Departemen Kekayaan Intelektual (DIP) Thailand menggelar operasi besar-besaran untuk memberantas barang palsu di pusat perbelanjaan MBK Center. Otoritas Thailand menyadari bahwa para pedagang sering menggunakan taktik licik, seperti memakai kios sementara dan metode jualan yang berpindah-pindah untuk menghindari petugas.
Oleh karena itu, operasi kali ini dirancang lebih matang untuk memutus rantai perdagangan ilegal tersebut. Pemerintah berharap tindakan nyata ini dapat memperbaiki citra negara di mata dunia sekaligus meyakinkan para investor asing bahwa hak kekayaan intelektual di Thailand terlindungi dengan baik.
Direktur Jenderal DIP, Auramon Supthaweethum, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap praktik yang merusak nama baik negara. Melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dan tim investigasi khusus, pemerintah berkomitmen untuk terus merazia barang palsu demi melindungi konsumen dan menjaga standar perdagangan global.
"Kami telah menganalisis temuan laporan terkait penggunaan kios sementara dan perubahan taktik penjualan untuk menghindari pemeriksaan. Operasi ini merupakan hasil langsung dari analisis tersebut serta bentuk komitmen kami dalam penegakan hukum yang proaktif," ujar Supthaweethum, dilansir National Thailand.
2. Thailand sita 100 ribu barang palsu senilai Rp15,67 miliar
Tim gabungan dari Departemen Investigasi Khusus (DSI) dan Departemen Kekayaan Intelektual Thailand melakukan penggerebekan mendadak di 17 lokasi strategis dalam mall MBK Center. Dalam operasi besar-besaran ini, petugas menyisir toko permanen hingga gudang rahasia yang tersembunyi di dalam mal. Hasilnya, petugas menyita lebih dari 100 ribu unit barang palsu seperti tas mewah, sepatu, baju, dan jam tangan bermerek terkenal. Total nilai kerugian dari barang-barang ilegal ini diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta baht (Rp15,67 miliar).
Petugas menemukan berbagai produk tiruan dari merek dunia seperti Christian Dior, Nike, Adidas, Gucci, Chanel, dan Louis Vuitton. Barang-barang tersebut dikemas dalam puluhan kotak besar dan kantong plastik hitam untuk dibawa sebagai barang bukti dalam penyelidikan. Langkah tegas ini sengaja dilakukan untuk memutus rantai penjualan barang palsu yang sering menyasar turis asing di Bangkok, sekaligus untuk menjaga kualitas sektor belanja yang menjadi sumber pendapatan besar bagi Thailand.
Penyitaan dalam jumlah besar ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan dagang yang bersih dan jujur. Direktur Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual, Auramon Supthaweethum, menjelaskan bahwa misi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Thailand di mata dunia.
"Melindungi kekayaan intelektual bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya memperkuat ekosistem ekonomi Thailand. Dengan menyelaraskan standar kami ke tingkat internasional, kami membangun kepercayaan investor global dan menjamin keberlanjutan kemitraan dagang," ujar Supthaweethum, dilansir The Straits Times.
Pemerintah berharap operasi ini memberikan efek jera bagi para pelaku dan membuat pengelolaan pusat perbelanjaan di Thailand menjadi lebih jujur dan terbuka.
3. Thailand terapkan sanksi berat dan blokir penyewa toko barang palsu
Setelah penggerebekan besar-besaran, pemerintah Thailand kini mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pemilik toko dan pengelola kios yang terbukti menjual barang palsu. Berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang, para pelanggar terancam hukuman penjara serta denda materi yang sangat besar. Menanggapi hal ini, pihak manajemen MBK Center bersikap kooperatif dengan menyetujui kebijakan tanpa toleransi. Mereka akan langsung memutus kontrak sewa secara sepihak bagi siapa saja yang nekat menjual barang ilegal di dalam mall.
Kerja sama antara pemerintah dan pihak mall sangat penting, terutama karena Thailand menargetkan kedatangan 36,7 juta turis asing pada tahun 2026. Pemerintah ingin memastikan para wisatawan internasional bisa berbelanja dengan aman tanpa rasa khawatir akan kualitas dan keaslian barang. Selain razia di pasar fisik, Departemen Kekayaan Intelektual juga memperketat pengawasan pada toko online dan menyediakan layanan pengaduan melalui hotline 1368 bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran hak cipta.
Langkah berkelanjutan ini diharapkan dapat memperbaiki citra Thailand dalam laporan perdagangan dunia tahun depan, sehingga negara tersebut tidak lagi dijuluki sebagai pusat barang palsu di Asia Tenggara. Pemerintah menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan internasional adalah modal utama untuk membangun kerja sama dagang yang lebih luas dan kompetitif. Dengan sinergi antara polisi, bea cukai, dan pemilik merek dunia, Thailand berkomitmen menjaga setiap sudut pasar di Bangkok tetap bersih dari produk ilegal demi pertumbuhan ekonomi yang sehat.
