Jakarta Jadi Daerah Pertama Punya Rencana Panjang Nilai Ekonomi Karbon
- Pemprov DKI Jakarta menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia dengan rencana jangka panjang NEK.
- Tim Kerja dibentuk untuk mengoordinasikan kebijakan dan implementasi NEK.
- Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional mitigasi perubahan iklim.
Jakarta, IDN Times — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memiliki rencana jangka panjang dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Hal ini disampaikan dalam acara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta yang digelar di Ruang Pola Benyamin Sueb, Gedung Balai Kota DKI Jakarta, padaPert.Rabu (12/3/2025)
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto yang membacakan sambutan Menteri LH, mengapresiasi langkah Jakarta yang telah menyusun kebijakan jangka panjang terkait NEK.
“Kami mengapresiasi Provinsi Jakarta yang telah mengembangkan berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim,” ujar Ary dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/3/2025)
1. Pemprov Jakarta bentuk tim kerja
Ia menegaskan, telah mengambil langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan ekonomi karbon dengan membentuk Tim Kerja yang bertugas mengoordinasikan kebijakan dan implementasi NEK.
“Dalam upaya mewujudkan implementasi NEK sebagai instrumen utama mitigasi perubahan iklim, kami juga mendukung langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jakarta, salah satunya pembentukan Tim Kerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan penyusunan Kajian Penyelenggaraan NEK,” lanjutnya.
2. Peran Jakarta dukung target nasional mitigasi perubahan iklim
Lebih lanjut, Ary menekankan pentingnya peran Jakarta dalam mendukung target nasional mitigasi perubahan iklim.
“Sebagai Ibu kota dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional untuk mitigasi perubahan iklim,” ungkapnya.
3. Indonesia sudah luncurkan perdagangan karbon luar negeri
Ia pun menyebut, penerapan NEK dalam skema perdagangan karbon menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan kota, serta berkontribusi terhadap pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050.
"Saat ini, perdagangan karbon di Indonesia telah menunjukkan perkembangan ke arah positif. Pada tanggal 20 Januari 2025, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan perdagangan karbon luar negeri yang saat ini sudah bisa dilaksanakan di dalam bursa. Sebuah milestone perdagangan karbon yang luar biasa, mengingat potensi di Indonesia sangat besar sejak pertama diluncurkan di bursa sejak 27 September 2023,” katanya
4. Jakarta punya tantangan besar untuk pengurangan emisi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Jakarta memiliki tantangan besar dalam pengurangan emisi GRK, terutama pada sektor transportasi, industri, dan energi.
“Sebagai Ibu kota dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional mitigasi perubahan iklim. Jakarta memiliki tantangan besar dalam pengurangan emisi GRK, terutama pada sektor transportasi, industri, dan energi,” kata Asep.
