Jakarta Macet Parah, Masyarakat Masih Andalkan Kendaraan Pribadi
- Kemacetan parah di Jakarta disebabkan oleh volume kendaraan yang membeludak dan faktor lainnya seperti libur panjang dan iring-iringan Presiden Prancis.
- Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai bahwa kemacetan di Jakarta hanya bisa diatasi dengan menghadirkan transportasi publik yang mampu melayani masyarakat minimal sampai ke perumahan.
- Hanya 10% masyarakat yang pindah dari angkutan pribadi ke transportasi publik, sementara motor menjadi predator transportasi umum. Djoko mengusulkan agar pemerintah membantu dengan cara menghapus pembelian motor secara kredit, minimal di Jakarta.
Jakarta, IDN Times - Kemacetan parah terjadi di beberapa titik jalan protokol di Jakarta pada Rabu (28/5/2025). Polisi menyatakan, penyebab kemacetan karena membeludaknya volume kendaraan.
Ditambah, beberapa faktor lainnya seperti banyaknya pekerja yang pulang lebih dulu untuk menyambut libur panjang hingga iring-iringan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, kemacetan parah yang terjadi kemarin memiliki akar masalah yang klasik.
"Karena mereka masih mengandalkan kendaraan pribadi. Kebetulan di akhir pekan pengin cepat pulang," kata Djoko kepada IDN Times, Kamis (29/5/2025).
1. Pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang sampai ke perumahan
Dia menilai, penyebab kemacetan yang dibeberkan polisi hanya beberapa faktor penambah, bukan karena penanganan polisi lalu lintas yang tidak tepat. Sebab, menurutnya, kemacetan di Jakarta hanya bisa diatasi dengan menghadirkan transportasi publik yang mampu melayani masyarakat minimal sampai ke perumahan.
"Dia harus menyasar intinya perumahan-perumahan di Jabodetabek itu harus dilayani angkutan umum. Sementara, Trans Jabodetabek itu belum. Di halte-halte Trans Jabodetabek yang disediakan, itu harus ada angkutan lanjutan ke sejumlah kawasan perumahan. Yang jumlahnya keseluruhan di Jabodetabek itu sekitar 1.500-an," ujar Djoko.
2. Motor predator transportasi umum, BBM subsidi harus dihapus
Hingga saat ini, menurutnya, baru 10 persen masyarakat yang sadar dan pindah dari angkutan pribadi ke transportasi publik. Selebihnya, masih mengandalkan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor termasuk ojek.
"Motor itu predator transportasi umum. Pemerintah juga harus bantu sekarang. Caranya gimana? Di Jakarta tidak dijual lagi BBM Subsidi. Hapus saja, Karena BBM Subsidi itu 93 persen dihabiskan oleh orang mampu," ujar Djoko.
3. Motor murah dan mudah didapat
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah mulai membantu dengan cara menghapus pembelian motor secara kredit, minimal di Jakarta.
"Karena motor itu murah dan mudah didapat. Itu OJK harusnya mengatur untuk Jakarta tidak ada lagi pembelian motor angsuran, cash semuanya. Itu seperti 2004," ujar dia.
