Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kemandirian fiskal dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30. Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (27/4/2026).
30 Tahun Otonomi Daerah, Pemprov Jateng Fokus Dorong Kemandirian Fiskal
Intinya Sih
5W1H
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kemandirian fiskal dan kolaborasi antardaerah untuk memperkuat ekonomi serta membangun pusat pertumbuhan baru di berbagai kawasan strategis.
Luthfi menegaskan pelayanan publik harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, dengan efisiensi anggaran dan penghapusan kegiatan yang tidak berdampak langsung.
Pemerintah Jateng memperkuat sinkronisasi pusat-daerah dalam perencanaan hingga penganggaran, sekaligus memberi penghargaan kepada daerah berprestasi pada peringatan 30 tahun Otonomi Daerah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Menurutnya, otonomi daerah harus menjadi penggerak utama bagi penguatan ekonomi wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
1. Dorong kolaborasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru
Luthfi menilai kemandirian fiskal tidak bisa dicapai jika daerah berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah untuk memperkuat ekonomi.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi masing-masing wilayah. Kawasan aglomerasi seperti Solo Raya, Pekalongan Raya, Banyumas Raya, Muria Raya, dan Semarang Raya disebut sebagai simpul strategis penguatan ekonomi daerah.
Selain itu, ia mengingatkan agar pembangunan tidak terjebak ego sektoral. Pemerintah provinsi, kata dia, akan mengambil peran sebagai koordinator untuk memastikan pemerataan pembangunan berjalan optimal.
2. Pelayanan publik harus berdampak, bukan sekadar administratif
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Luthfi menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap program pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
3. Perkuat sinkronisasi pusat-daerah dan apresiasi kinerja daerah
Luthfi menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran. Hal ini sejalan dengan amanat yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam upacara tersebut, bahwa otonomi daerah harus menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran kita dalam memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi. Untuk kategori LPPD kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri, serta Kota Surakarta dan Kota Salatiga untuk kategori kota.
Sementara itu, penghargaan SPM kabupaten diberikan kepada Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kebumen, serta Kota Magelang dan Kota Semarang untuk kategori kota.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menegaskan pentingnya kemandirian daerah sekaligus sinergi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan nasional. (WEB)
