Jika Prabowo Incar Jabatan, Sosoknya sebagai Tokoh Politik Akan Pudar

Ireng menjelaskan, apabila Prabowo tidak sungguh-sungguh mengambil posisi Menhan, dia masih akan menjadi rujukan kekuatan politik yang mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.

"Mungkinkah Prabowo benar-benar turun kelas demi jatah menteri?" kata dia.

"Kita ketahui sikap dan tindakan politik Prabowo masih ditunggu sebagai respon dari berbagai persoalan yang ada di Tanah Air. Kelihatan sekali Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama," sambungnya.

Ireng memandang, jika Prabowo mengincar kursi Menhan, sama saja seperti menggali penolakan yang dalam atas dirinya terhadap para pendukung yang sudah terlanjur loyal. Para pendukungnya itu, kata Ireng, bahkan akan menyimpan ingatan tentang Prabowo yang ternyata hanya mementingkan jabatan.

"Ketika Prabowo sudah mempersempit ruang perannya sendiri dengan menjadi Menhan, itu sama saja mengkerdilkan arti penting dirinya sebagai tokoh politik," ujar Alumni Lowa State University, lowa (IA) Amerika Serikat dengan gelar Master of Art in Political Science itu.

Jika memang ingin mendukung Pemerintahan Jokowi dan terlibat dalam jabatan tertentu, lanjut Ireng, akan lebih baik Prabowo masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres).

"Mungkin akan lebih elegan jika Prabowo mau mewakafkan dirinya masuk dalam jajaran Wantimpres. Sehingga, pikiran-pikiran dan keberpihakannya terhadap kemajuan negara akan lebih langsung memperkuat gerak langkah kepemimpinan Jokowi," tegas Ireng.

Di posisi tersebut, lanjut Ireng, Prabowo akan lebih bisa memperlihatkan kelasnya sebagai tokoh, bukan sebagai bawahan atau pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet.

"Publik tentu ingin menyaksikan kolaborasi yang konstruktif dari para tokoh misalkan antara Jokowi dan Prabowo dalam konteks Presiden dan Wantimpres," jelasnya.

Ireng menambahkan, jika memang Partai Gerindra menghendaki kursi Menhan, lebih baik menyiapkan orang lain yang sesuai untuk posisi tersebut. "Karena kursi Menhan tidak sepadan dengan dinamika politik yang telah dilalui Prabowo sebagai aktor politik," ucap dia.

Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah adanya tudingan Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, Beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil seperti dilansir kantor berita Antara, Sabtu (5/10).

Hal itu disampaikan Dahnil untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan Gerindra akan diberikan tiga kementerian dan tiga tokoh Gerindra yakni, Fadli Zon, Sandiaga Uno, dan Edy Prabowo ditawarkan menjadi menteri.

Prabowo, kata Dahnil, sejak awal tidak pernah berbicara secara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapa pun. "Dalam setiap pertemuan, Pak Prabowo bersama Pak Jokowi serta tokoh lain, termasuk Ibu Megawati, Beliau tidak pernah menyampaikan permintaan posisi menteri."

"Beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi di mana pun posisi, baik dalam pemerintahan atau oposisi, Beliau menawarkan konsepsi," lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Dahnil menyebutkan Prabowo memberikan perhatian khusus kepada konsepsi kedaulatan pangan, energi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

"Solusi-solusi dan program yang bisa dikembangkan oleh pemerintahan Jokowi, Beliau tawarkan kepada Pak Jokowi dan kawan-kawan. Silakan, Pak Prabowo sangat terbuka membantu demi bangsa dan negara," kata dia.