Jokowi, Ahok, dan Anies Punya Program Rumah Murah, Ini Perbandingannya
Program rumah murah mulai ramai diperbincangkan sejak Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menjadi orang yang pertama menggagas program rumah murah dengan down payment (DP) atau uang muka nol persen. Sejumlah pihak menganggapnya remeh dan menilai program Anies-Sandi hanya omong kosong janji Pilkada belaka.
Namun, ketika Anies-Sandi memenangkan 57,95 persen suara warga Jakarta, semua warga menagih rumah DP nol persen tersebut. Mereka berharap Anies segera merealisasikan janjinya ketika telah resmi menjabat nanti.
Anies sebut pengembang mulai tertarik.
Anies menyebut pengembang REI (Real Estate Indonesia) mendukung program perumahan DP 0 persen yang digadangnya sejak masa kampanye. Salah satu buktinya, kata Anies, berita utama salah satu surat kabar memuat pemberitaan REI mendukung rumah DP nol persen. Dia menyatakan banyak skema pembiayaan yang dapat dilakukan untuk merealisasikan programnya.
Mantan Menteri Pendidikan itu optimistis pihak swasta akan berbondong-bondong merealisasikan program tersebut. Syaratnya, pemerintah harus segera berpihak menyediakan pembiayaan rumah dengan DP nol persen. Dilansir dari Kompas.com, Anies berujar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menalangi pembayaran DP tersebut.
Besaran DP yang ditalangi sebesar Rp 52,5 juta untuk rusun dengan harga maksimal Rp 350 juta. Angka itu mengacu pada aturan Bank Indonesia bahwa DP untuk rumah pertama sebesar 15 persen. Kata Anies, penerima program DP nol persen ditujukan untuk warga DKI Jakarta dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan, tetapi belum memiliki rumah.
Rumah DP 1 Persen dari Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo juga punya program serupa. Jokowi baru saja melakukab peletakan batu pertama atau ground breaking proyek pembangunan rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) di area Urban Town Lotvilless, Serpong, Tangerang. Dilansir dari Kumparan.com, Presiden Jokowi menyediakan hunian itu khusus untuk para pekerja atau buruh dengan harga jual Rp 293 juta, beserta DP 1 persen.
Untuk menghindari kepemilikan rumah DP 1 persen ke tangan orang kaya, pemerintah bekerja sama dengan organisasi buruh. Serikat pekerja bertugas menyeleksi apakah anggotanya memenuhi syarat untuk membeli rumah murah tersebut atau tidak. Rencananya, sebanyak 9.000 unit dalam 11 tower akan dibangun di atas 8,2 hektare. Sebanyak 6.000 unit diperuntukkan bagi buruh, sisanya diperuntukan bagi masyarakat umum. Unit khusus bagi buruh dan pekerja bertipe 30. Adapun, DP per unit hanya 1 persen atau Rp 2,9 juta dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulannya.
Rumah murah bagi PNS dari Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak ingin kalah menyiapkan rumah murah di tengah kota bagi anak buahnya. Sebelum lengser pada Oktober mendatang, Ahok akan mengajak BUMN untuk bekerja sama menjual unit-unit apartemen di atas Mass Rapid Transit (MRT).
Ahok mencontohkan PNS yang memiliki tanah diklat di Kuningan, lalu tetangganya membuat apartemen Rp 2,7 miliar. Jika tipe rumahnya 36, akan menghabiskan dana Rp 4 sampai 5 miliiar. Kontraktor juga akan mendapat keuntungan bila rumah tersebut dijual kepada PNS.
"PNS harus patungan menyumbang satu gedung diklat dari membeli apartemen itu. Dia mungkin belinya cuma Rp 700 juta. Misal contoh ya, bangun satu komplek ada apartemen, dua tower, 40 lantai tuh. Misalnya Rp 3,5 triliun dan ada 5.000 unit. Nah, Rp 3,5 triliun itu dibagi 5.000, sehingga harganya jadi Rp 700 juta," kata Ahok.
Ahok bakal gratiskan PBB.
Tak hanya rumah murah di tengah kota untuk PNS, Ahok juga berencana membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi hunian yang memiliki nilai jual obyek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Kebijakan tersebut bertujuan meringankan warga Jakarta yang membayar mahalnya pajak rumah. Program ini dikecualikan untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.
