Jokowi: PPKM Mikro Dipilih karena Tidak Mematikan Ekonomi Rakyat
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan bahwa pemerintah masih tetap menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Hal itu disampaikan Jokowi menjawab desakan masyarakat agar pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau karantina wilayah.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau akar masalah yaitu komunitas," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).
1. Jokowi akui terima masukan masyarakat soal lockdown
Kendati begitu, Jokowi mengaku telah menyambut baik masukan dari masyarakat dan sejumlah pihak terkait kebijakan PSBB dan lockdown tersebut. Namun, seperti diketahui, kebijakan PPKM mikro dinilai yang paling tepat saat ini.
"Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, politik di negara Indonesia dan pengalaman-pengalaman dari negara lain," jelas Jokowi.
2. Jokowi nilai PPKM mikro tidak mematikan ekonomi rakyat
Menurut Jokowi, adapun alasan pemerintah masih menerapkan kebijakan PPKM mikro karena kebijakan tersebut dianggap bisa efektif menurunkan laju penyebaran COVID-19. Selain itu, ekonomi masyarakat juga masih bisa berjalan.
"Kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ucap Jokowi.
3. Jokowi minta kebijakan PPKM mikro dan lockdown tidak perlu dipertentangkan
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa PPKM mikro sebenarnya memiliki makna yang sama dengan lockdown yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Sehingga, Jokowi meminta hal itu tidak perlu dipertentangkan.
"Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat," tutur Jokowi.
