Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Dinilai Jadi Masalah Etika Serius
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan, seorang presiden dalam aturannya diperbolehkan melakukan kampanye politik. Pengamat politik, Airlangga Pribadi Kusman, mengatakan apa yang disampaikan Jokowi itu merupakan masalah etika serius.
“Pilpres 2024 diawali dengan persoalan etika, dengan kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat cawapres, yang notabene adalah anak dari Presiden Jokowi sendiri. Maka apa yang disampaikan Jokowi ini menjadi masalah etika politik serius,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
1. Endorsment dari presiden saat masa pilpres boleh dilakukan
Meski demikian, Airlangga mengakui, endorsment dari presiden ke salah satu kandidat di masa pilpres boleh dilakukan. Namun, dalam politik modern, terutama di negara yang memiliki sistem republik, etika juga harus dijunjung tinggi.
Terlebih, pemerintahan Presiden Jokowi sedang disorot mengenai netralitas aparat di masa Pilpres 2024.
“Hal-hal seperti ini, alih-alih menyatukan bangsa, keberpihakan Jokowi justru mempertajam polarisasi masyarakat. Apalagi jika berpihak kepada paslon pelanggar etika,” kata dia.
Airlangga mengatakan, bila Jokowi sudah melakukan kampanye, polarisasi masyarakat dapat terbentuk.
“Ini rentan dimaknai sebagai manuver politik untuk melemahkan dukungan politik terhadap pasangan Ganjar-Mahfud,” kata dia.
2. Jokowi sebut seorang presiden boleh berkampanye
Sebelumnya, Jokowi juga mengatakan, seorang presiden boleh melakukan kampanye politik.
"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu, jangan presiden tidak boleh (berkampanye), boleh berkampanye, boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," ujar Jokowi di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
3. Boleh kampanye asal tak menggunakan fasilitas negara
Jokowi mengatakan, presiden, menteri, atau pejabat publik lainnya bisa berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
"Ya boleh saja saya kampanye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.
