Jusuf Kalla: Bencana Sulsel Juga Disebabkan Kerusakan Alam
Makassar, IDN Times - Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, meninjau waduk Bili-bili, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (27/1).
Kunjungan JK di waduk Bili-bili terkait bencana di sejumlah daerah di Gowa dan Makassar yang dialiri sungai Jeneberang, saat terjadi hujan lebat dan angin kencang. Cuaca ekstrem itu terjadi selama beberapa hari di Sulsel, sejak Senin lalu (21/1), hingga menyebabkan tinggi muka air waduk berada di status siaga.
Saat tiba di kantor pengelola waduk Bili-bili, JK langsung memberi pengarahan tertutup untuk media dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, dan Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto, Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin dan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen Surawahadi.
1. Wapres gelar rapat koordinasi di kantor gubernur Sulsel
Usai meninjau waduk Bili-bili dan lokasi jembatan putus serta tanah longsor di sekitar Manuju, JK menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait bencana di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Rapat ini dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir.
2. Ada dua faktor penyebab bencana di Sulsel, cuaca dan kerusakan alam
Menurut JK, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sulsel tidak hanya disebabkan faktor cuaca, melainkan juga karena kerusakan lingkungan.
"Ini masalah dua hal, yaitu cuaca yang tidak bisa kita kontrol tapi juga kerusakan di hulu DAS Bawakaraeng," kata Wapres usai rapat koordinasi penanganan bencana di Sulawesi Selatan di kantor Gubernur di Makassar.
3. Wapres minta lahan konservasi daerah hulu diperbaiki
Bupati Gowa Adnan Purichta menyebutkan ada beberapa penanganan masalah banjir di Gowa dan Makassar, yaitu perbaikan lahan hutan di sekitar daerah hulu sungai Jeneberang, dan rencana pembangunan Bendungan Jenelata di Kecamatan Manuju.
“Kesimpulan pertemuan tadi ada yang harus kita lakukan: perbaikan lahan hutan seperti reboisasi dan pembuatan Bendungan Jenelata yang harus segera dilaksanakan. Sebab banjir kemarin disebabkan karena pertemuan dua arus besar di Bili-bili,” kata Adnan, usai pengarahan Wapres.
JK memerintahkan agar daerah hulu DAS Bawakaraeng yang rusak tersebut segera diperbaiki sesuai dengan aturan, terutama soal jenis tanaman yang bisa ditanam di daerah hulu.
Selain itu, pada daerah ketinggian yang ditanami tanaman-tanaman muda yang bisa menimbulkan longsor seperti jagung, perlu segera diganti dengan tanaman keras. "Gubernur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang akan menyelesaikan itu," tambah JK.
4. JK minta Kemensos segera membantu korban
JK pun menginstruksikan agar Kementerian Sosial segera menyalurkan santunan ahli waris korban meninggal dunia. Selain itu, perbaikan fasilitas umum yang rusak pun diminta JK segera dilakukan.
"Kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat juga akan dibantu sesuai dengan aturan yang ada, dibantu bukan diganti semua," katanya.
5. Sebanyak 68 orang meninggal dunia
Hingga 27 Januari 2019, update data bencana di Sulsel tercatat 188 desa terdampak bencana di 71 kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota, yaitu Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai.
"Dampak bencana tercatat 68 orang meninggal, tujuh orang hilang, 47 orang luka-luka, dan 6.757 orang mengungsi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1).
Sementara, kerusakan fisik meliputi 550 unit rumah rusak (33 unit hanyut, 459 rusak berat, 30 rusak sedang, 23 rusak ringan, lima tertimbun), 5.198 unit rumah terendam, 16,2 km jalan terdampak, 13.326 hektare sawah terdampak dan 34 jembatan, dua pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, delapan fasilitas pemerintah, dan 65 unit sekolah.
