Kemen PPPA Upayakan Penguatan Data Gender dan Anak Pusat-Daerah
- Kementerian PPPA upayakan sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan data gender dan anak di Indonesia.
- Rapat koordinasi teknis akan meningkatkan kualitas tata kelola data gender dan anak, serta mencapai target SDGs terkait kesetaraan gender.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengupayakan penguatan sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan pengelolaan data gender dan anak di seluruh Indonesia.
Plt. Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu mengatakan, data yang akurat dan valid menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan yang inklusif, berkeadilan gender, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
"Data yang kuat akan membantu kita dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Data menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak sehingga dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan," kata Titi dalam Rapat Koordinasi Teknis Data Gender dan Anak Tahun 2024 di Surabaya, dikutip Kamis (17/10/2024).
1. Untuk mengoptimalkan pengelolaan data di pusat dan daerah
Titi menjelaskan, rapat koordinasi teknis data gender dan anak akan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola data gender dan anak di Indonesia.
Ini juga jadi upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola, mempublikasikan, serta memanfaatkan data gender dan anak secara lebih optimal.
2. Sinergi data untuk capai kesetaraan gender
Sementara Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Bappenas, Yosi Diani berharap, sinergi data antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat upaya bersama mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak di Indonesia. Yosi menyebut, memang ada peningkatan signifikan dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama 10 tahun terakhir, tetapi masih ada ketimpangan gender.
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah fokus pada peningkatan ketahanan keluarga, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mempersempit kesenjangan gender melalui kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang lebih inklusif,” tutur Yosi.
"Penguatan kapasitas keluarga dalam menjalankan fungsinya, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang ramah gender, serta perlindungan dari kekerasan akan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan ini," sambung dia.
3. Statistik berkualitas jadi kunci tata kelola pemerintahan
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Henri Asri menyatakan, statistik yang berkualitas dan terintegrasi merupakan elemen kunci dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan nasional yang tepat sasaran, serta pengambilan keputusan yang akurat.
"Dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045, data yang berkualitas akan memainkan peran strategis dalam menciptakan birokrasi yang efisien, layanan pemerintah yang lebih baik, dan pembangunan yang responsif terhadap perubahan zaman. Kami di BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui evaluasi dan pembinaan yang berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Henri.
"Dengan dukungan seluruh pihak, kami percaya bahwa statistik yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan kebijakan yang inklusif, tepat waktu, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," imbuh dia.
