Kemendagri: 18 Daerah Anggarannya Belum Cukup Gelar PSU

27 Feb 2025, 17:33 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebut RUU Pemilu ditargetkan rampung 2026. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Kemendagri mencari solusi untuk anggaran PSU Pilkada 2024 di 18 daerah yang minim, termasuk yang gugatannya dikabulkan atau menang kotak kosong.
Dari 40 perkara PHPU Kepala Daerah Tahun 2024, MK mengabulkan 26 perkara, dimana ada 16 daerah yang anggarannya belum sanggup dan ada 8 daerah yang sanggup.
Kemendagri akan mendorong pemda melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 dan memaksimalkan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor (Inpres) 1 Tahun 2025.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap, sedikitnya 18 daerah yang anggarannya belum cukup untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Hal ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjelaskan, 18 daerah itu terdiri dari 16 daerah yang gugatannya dikabulkan mahkamah, dan dua daerah lainnya perlu PSU karena kemenangan kotak kosong.

Hal tersebut disampaikan Ribka saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang," kata Ribka.

1. Kemendagri minta pemda menyiapkan APBD untuk PSU

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebut RUU Pemilu ditargetkan rampung 2026. (IDN Times/Amir Faisol)

Adapun, dari 40 perkara PHPU Kepala Daerah Tahun 2024, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima sebanyak lima perkara.

Kemudian, dari 26 perkara yang dikabulkan, ada 16 daerah yang anggarannya belum sanggup dan ada 8 daerah yang sanggup.

Ribka mengatakan, Kemendagri akan mendorong pemda melakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan menyampaikan kepada pimpinan DPRD setempat. Selanjutnya, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD 2025.

Selain itu, Kemendagri akan mengusulkan agar pemda dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD TA 2025.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor (Inpres) 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

"Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensi, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, kiranya disiapkan di biaya tak terduga (BTT) daerah," katanya.

Menurut dia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun tengah mencari mekanisme yang tepat agar pemerintah daerah segera menyiapkan dana tambahan.